PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 35,91 triliun khusus untuk sektor pertanian selama periode Januari hingga Mei 2026.
Penyaluran ini merupakan langkah konkret dalam menggenjot produktivitas petani di berbagai wilayah Indonesia.
>>> GoPay dan FolaPlay Jalin Kemitraan Distribusi Voucher Piala Dunia 2026
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyatakan bahwa penguatan sektor agraris memegang peran krusial bagi stabilitas pangan lokal sekaligus penopang ekonomi daerah.
"KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput," ujar Akhmad Purwakajaya.
Realisasi KUR pertanian tersebut merupakan bagian dari total penyaluran KUR BRI yang mencapai Rp 84,36 triliun pada lima bulan pertama tahun 2026.
Angka itu sudah menyerap sekitar 46,87 persen dari plafon target KUR yang dialokasikan kepada BRI untuk tahun 2026, yakni sebesar Rp 180 triliun.
Dari total kredit yang bergulir, porsi sebesar 67,18 persen terserap oleh sektor-sektor produktif yang memberikan imbas nyata dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
>>> Polda Metro Jaya Amankan Unjuk Rasa 800 Orang di Monas
Manajemen BRI memproyeksikan perputaran dana tersebut mampu memperkokoh struktur finansial di daerah.
"Penyaluran yang diarahkan ke sektor produktif, khususnya pertanian, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah dan mendukung agenda ketahanan pangan nasional," ucap Akhmad Purwakajaya.
Kemudahan akses pembiayaan yang merata dan tepat sasaran dipercaya mampu membuat UMKM berkembang lebih tangguh.
Dampak jangka panjangnya adalah terbukanya lapangan kerja baru serta kontribusi kontinu bagi makroekonomi.
Secara keseluruhan, rekam jejak penyaluran kredit bersubsidi oleh BRI sejak 2015 hingga Mei 2026 menembus angka Rp 1.520 triliun.
>>> Hattrick Messi Bawa Argentina Hancurkan Aljazair 3-0 di Piala Dunia 2026
Dana tersebut didistribusikan kepada lebih dari 48,1 juta pelaku usaha dan penerima manfaat di seluruh Indonesia guna mendorong inklusi keuangan nasional.
