Pemerintah Indonesia menargetkan proyek renovasi Stasiun Gambir di Jakarta Pusat rampung pada tahun 2028. Revitalisasi ini bertujuan mengintegrasikan layanan kereta jarak jauh dengan Commuter Line.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Stasiun Gambir akan menjadi hub perkeretaapian nasional.
>>> BPJPH Dorong Pemkab Pati Perluas Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK
Stasiun ini nantinya terhubung dengan berbagai moda transportasi seperti LRT, Kereta Cepat Whoosh di Cawang, dan akses menuju bandara.
"Kalau (hub perkeretaapian) almost ya. Karena di situ kan nanti bisa connect dengan beberapa stasiun, moda transportasi.
(Naik) kereta menjadi lebih mudah terjangkau, maksudnya yang naik kereta bisa nyambung LRT, malah sampai (Kereta Cepat) Whoosh dari (Stasiun) Cawang.
Kemudian bisa sampai ke bandara juga," ujar Dudy.
Penggabungan operasional ini tidak akan menghapus layanan kereta jarak jauh yang sudah ada.
Menhub Dudy menegaskan daya tampung lahan di Stasiun Gambir masih memadai dan pemerintah akan menambah jalur khusus untuk KRL Commuter Line.
"Nggak (crowded) juga sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya lahannya masih bisa memenuhi kapasitas.
Tentunya nanti kita sesuaikan lah dengan kapasitas apakah seluruh (kereta) Commuter disitu.
Tapi yang pasti bahwa itu ada (kereta) Commuter dan ada (kereta) jarak jauh yang kita satukan," jelas Dudy.
>>> Pemprov Sumut Gandeng Finlandia Kembangkan Pengolahan Sampah Jadi Listrik
Revitalisasi Stasiun Gambir juga menetapkannya sebagai simbol utama perkeretaapian nasional. Namun, posisi Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral tidak akan tergeser.
Proyek ini dilaksanakan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak juga. Jadi, (Stasiun Gambir menjadi) stasiun nasional.
Jadi kayak mukanya, wajahnya perkeretaapian," beber Dudy.
Perencanaan detail jadwal pelaksanaan proyek sedang dimatangkan oleh operator. Pendanaan revitalisasi sepenuhnya dari anggaran internal PT KAI, bukan dari Kementerian Perhubungan.
"Kalau dari KAI berharap ini bisa selesai di tahun 2028 kalau nggak salah," tutur Dudy.
Kebijakan anggaran ini beriringan dengan regulasi penyerahan aset stasiun dari kementerian kepada operator. Langkah pemisahan fungsi regulator dan operator mengadopsi model pengelolaan BUMN sektor transportasi lain.
"(angggaran dari) KAI, ya, KAI. Kita kan sedang menuju bahwa Aset itu akan dikelola, Akan diserahkan kepada KAI.
Sedang kita godok aturannya supaya pemisahan antara regulator dan operator Menjadi lebih jelas. Modelnya bisa seperti yang Angkasa Pura.
>>> PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Hery Susanto Kasus Suap Nikel
Kemudian Airnav sudah berjalan, Pelindo," jelas Dudy.
