>>> Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 3
"Contohnya seperti BYD, kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama 3 hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar.
Malah bahkan lebih dari 2 minggu dia tidak angkat keluar.
Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan," tegas Djaka Budhi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Menyikapi situasi tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan tindakan tegas agar seluruh perusahaan importir segera memindahkan logistik mereka ke luar area kepabeanan.
Langkah ini diambil untuk menjaga kelancaran operasional dan mencegah kepadatan jalur logistik di pelabuhan utama.
"Kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan atau bukan di area kepabeanan.
Dari sisi kepabeanan mereka sudah selesai administrasinya, cuma yang belum mereka selesaikan adalah pengeluaran dari pelabuhan itu karena dia memanfaatkan 3 hari di pelabuhan hak yang masih bisa diperoleh," ucap Djaka Budhi Utama.
Otoritas menilai efisiensi biaya penyimpanan internal menjadi alasan utama para pelaku usaha membiarkan logistik tertahan lebih lama di area pelabuhan.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pemerintah berencana mengarahkan penempatan logistik impor ke area pendukung di luar lini satu pelabuhan.
"Karena kesulitan tempat di luar sehingga mereka mengingat cost lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan itu.
>>> IHSG Menguat 0,078% Pasca Pengumuman MSCI, Investor Cermati Sektor Perbankan
Mungkin ke depannya kita akan segera mendorong mereka ke lini dua, di tempat luar pelabuhan," tutur Djaka Budhi Utama.
