Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memulai persiapan strategi keluar atau exit strategy untuk sejumlah wilayah yang selama ini mendapatkan dukungan infrastruktur telekomunikasi dari pemerintah.
Strategi ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun menggunakan dana pemerintah tidak selamanya bergantung pada Bakti Komdigi.
>>> Gerhana Matahari Total di Spanyol Tarik Jutaan Wisatawan, Dongkrak Pariwisata
Ketika suatu wilayah telah mencapai tingkat kematangan dan kemandirian tertentu, pengelolaannya akan dialihkan kepada pelaku industri, khususnya operator seluler.
Penawaran Wilayah kepada Mitra Industri
Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, menyatakan bahwa exit strategy ini sudah berjalan sejak 2024.
Bakti Komdigi akan menawarkan wilayah dengan kriteria dan tingkat maturitas tertentu kepada vendor, operator seluler, atau mitra lain seperti penyedia menara telekomunikasi untuk diambil alih.
Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi dan memastikan kehadiran pemerintah tidak menghambat perkembangan layanan komersial.
Fadhilah menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk membuka akses, bukan untuk mematikan lahan komersial.
Posisi Bakti Komdigi dalam pembangunan konektivitas nasional bukanlah sebagai operator telekomunikasi.
>>> Jadwal FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Indonesia Mulai Aksi September
Badan Layanan Umum ini berperan dalam pembiayaan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur di wilayah yang belum terlayani secara komersial, sementara core network tetap dimiliki oleh operator seluler.
Setelah suatu wilayah dinilai cukup matang dengan potensi ekonomi dan pasar yang menopang layanan komersial, pengelolaan infrastruktur dapat diserahkan kepada pelaku industri.
Model ini merupakan bagian dari upaya Bakti Komdigi membangun ekosistem telekomunikasi yang berkelanjutan.
Bakti Komdigi telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi di seluruh Indonesia, dengan mayoritas berada di sektor pendidikan (sekitar 68%).
Sektor kesehatan mendapatkan porsi 5,89% untuk mendukung e-government, sementara kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat mencakup sekitar 19,9% lokasi.
>>> Roony Bardghji Cedera ACL, Rencana Pinjaman ke Klub Lain Terancam Batal
Infrastruktur tersebut juga dimanfaatkan di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.
