"Kalau anggarannya tersedia, sebenarnya nggak harus selalu dibangun oleh BAKTI. Boleh oleh Pemda.
Kan ada beberapa yang memang sudah dibangun oleh Pemda," kata Fadhilah.
BAKTI telah merumuskan peta jalan komprehensif mengenai titik-titik yang belum terjamah sinyal di tingkat nasional.
Dokumen strategis ini diserahkan kepada pemerintah pusat untuk menentukan skala prioritas pembangunan ke depan.
"Seluruh Indonesia, kemarin saya sampaikan ada sekitar 2 ribu titik.
Kita sampaikan bahwa blank spot-nya seperti ini, kondisi pembiayanya yang diperlukan adalah sekian, teknologinya ini, nanti tinggal pemerintah yang memprioritaskan apakah akan dibangun tahun 2027-2028," papar Fadhilah.
Sektor swasta melalui pemegang lisensi frekuensi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memperluas jaringan.
Kewajiban pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melekat pada komitmen investasi operator seluler.
"Dan nggak harus melalui anggaran BAKTI karena ada juga melalui komitmen pembangunan.
>>> Vidio Tayangkan Siaran Langsung UFC Freedom Night 250 dari Gedung Putih
Kalau misalnya frekuensi diambil oleh salah satu operator seluler, mereka harus membangun wilayah 3T, itu sudah ditetapkan," ujar Fadhilah.
