Pemerintah Bolivia mengerahkan kekuatan militer berskala besar setelah Presiden Rodrigo Paz menetapkan status keadaan darurat nasional pada Sabtu (20/6/2026) pagi.
Langkah drastis ini diambil untuk membubarkan aksi blokade jalan yang telah melumpuhkan perekonomian negara selama 50 hari terakhir.
>>> Joko Widodo Bagikan Sembako dan Terima Kunjungan Warga di Solo
Krisis politik ini dipicu oleh gelombang aksi protes serikat pekerja dan kelompok tani yang menuntut pengunduran diri Presiden Paz.
Demonstrasi meluas setelah pemerintah memangkas subsidi bahan bakar untuk menekan defisit anggaran di tengah kelangkaan dolar AS.
Meskipun pemerintah sempat berkomitmen menstabilkan harga bahan bakar dan membatalkan reformasi agraria, kelompok demonstran yang beraliansi dengan mantan Presiden Evo Morales tetap memperkuat barikade di jalur transportasi utama.
>>> Swafoto Palsu AI Picu Perseteruan Fratelli d'Italia dan M5S
Akibatnya, pasokan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan ke berbagai wilayah termasuk ibu kota La Paz mengalami kelangkaan parah.
"Rakyat Bolivia tak boleh terus menjadi sandera blokade yang menghalangi bekerja, belajar, menerima bantuan medis, memenuhi kebutuhan diri, dan membawa makanan ke rumah-rumah," kata Presiden Bolivia Rodrigo Paz dalam pidato yang disiarkan televisi.
Deklarasi darurat ini memberikan wewenang konstitusional yang lebih luas bagi angkatan bersenjata untuk berkoordinasi dengan kepolisian.
>>> Jerman Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026 Usai Kalahkan Pantai Gading
Pasukan keamanan akan menerapkan tindakan paksa untuk membersihkan titik-titik konflik demi memulihkan fungsi normal jalur transportasi nasional.
