"Jangan mau cari kambing hitam untuk kegalauan mereka, kalau mau nyari kurban ya pas Lebaran kemarin.
PDI Perjuangan tidak pernah mempermasalahkan kalau partai manapun mau masuk atau tidak dalam kabinet.
Seperti yang terjadi di era Presiden SBY dan Jokowi, nggak ada tuh PDIP mempersoalkan posisi parpol. Kenapa sekarang banyak parpol kaya orang galau dan stres?"
ujar Deddy.
Deddy meminta Golkar dan Demokrat memprioritaskan urusan internal masing-masing agar tidak kalah dari partai pendatang baru pada pemilu mendatang.
"Jangan sampai nanti kalah sama partai pendatang baru. Itu lebih baik dari pada ngurusi internal PDI Perjuangan.
Selain mereka tidak berhak, juga tidak etis. Kalau nggak nyaman di dalam ya keluar saja, kok malah marah-marah sama partai yang mau jabatan?"
ucap Deddy.
>>> Aviliani: Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Permintaan Kredit
Ia menutup tanggapannya dengan menegaskan bahwa PDIP tetap menginginkan pemerintahan saat ini berhasil menyelesaikan mandatnya sesuai konstitusi.
"Pemilu masih sangat jauh, lebih baik fokus perbaiki mana yang kurang. PDI Perjuangan juga ingin pemerintahan berhasil dan menyelesaikan mandatnya sesuai konstitusi," imbuh Deddy.
Kritik Demokrat dan Golkar
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengkritik ketegasan posisi politik PDIP yang dinilai belum terlihat jelas oleh masyarakat, terutama dalam hal implementasinya.
"Ya kalau dari Demokrat sendiri, bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung," kata Herzaky.
Herzaky membandingkan situasi ini dengan pengalaman Demokrat yang berada sembilan tahun di luar pemerintahan dengan mengambil sikap kritis yang terbuka.
"Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu.
Yang kedua, bagaimana implementasinya," sambung Herzaky.
Ia juga meminta agar PDIP segera menunjukkan ketegasan posisinya di dalam atau di luar pemerintahan demi menjawab pertanyaan publik.
