Presiden RI Prabowo Subianto menerima penyerahan surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026.
Pertemuan diplomasi formal ini menandai resminya penugasan para perwakilan asing tersebut di Indonesia.
>>> KPK Sita Aset Kripto Rp 1,2 Miliar Terkait Kasus Pemerasan Mantan Wamen Imigrasi
Hubungan bilateral kini resmi berjalan bagi utusan dari Filipina, Sri Lanka, Republik Ceko, Yunani, Tunisia, Korea Selatan, Palestina, Lebanon, dan Saint Lucia.
Agenda penyerahan dokumen diplomatik ini dilaksanakan secara tertutup dari peliputan langsung media massa.
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengonfirmasi kelancaran prosesi tersebut setelah acara selesai.
Ia menjelaskan bahwa format tertutup diputuskan karena pertimbangan operasional internal Istana, bukan karena alasan luar biasa.
Dalam forum bersama tersebut, Kepala Negara sempat memberikan penjelasan mengenai posisi geopolitik Indonesia. RI menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dunia tanpa berpihak pada kekuatan militer global mana pun.
Kementerian Luar Negeri mencatat adanya keterlambatan seremonial ini akibat padatnya agenda kerja presiden sejak masa pelantikan.
Pemerintah menyatakan permohonan maaf resmi kepada para diplomat asing atas penundaan jadwal yang terjadi.
Presiden kepada para duta besar menjelaskan prinsip Indonesia dalam diplomasi internasional bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif dan tidak memiliki aliansi militer dengan negara manapun.
>>> Huawei: Sanksi AS Percepat Kemandirian Teknologi Chip China
Pihak Istana memastikan penundaan ini murni karena kendala pengaturan waktu penanganan situasi global yang membutuhkan konsentrasi penuh kepala negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penggabungan jadwal penyerahan ini dilakukan demi efektivitas birokrasi Kepresidenan.
Ia menambahkan bahwa acara tersebut dilaksanakan pada hari ini untuk efisiensi dan keserentakan.
Bersamaan dengan agenda penerimaan utusan asing, Kepala Negara juga mengambil sumpah jabatan pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru yakni Nanik S.
Deyang. Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal turut dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.
Pengangkatan penasihat khusus ini diharapkan mampu mempercepat perumusan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan pekerja domestik.
Pemerintah menegaskan masuknya tokoh buruh ke dalam jajaran kabinet merupakan langkah konkret untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan.
Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyatakan bahwa substansi kerja sama ekonomi dan politik dengan negara sahabat tidak terganggu meskipun prosesi kredensial sempat tertunda.
>>> Konflik Iran-Israel Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia
Komunikasi intensif terus dilakukan oleh jajaran Kementerian Luar Negeri untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral.
