Namun, ada satu syarat yang sering dilupakan: developmental state bukan hanya negara yang kuat, melainkan negara yang kuat dan dipercaya.
Kekuatan tanpa kredibilitas hanya akan dibaca pasar sebagai dominasi. Aktivisme tanpa disiplin kelembagaan hanya akan dibaca sebagai risiko.
Karena itu, ketika negara makin masuk ke wilayah investasi, komoditas, dan koordinasi ekonomi, pasar segera mulai menghitung.
Apakah kebijakan ini lahir dari desain yang matang, atau dari kehendak politik yang bergerak terlalu cepat? Apakah negara hadir untuk memperbaiki pasar, atau justru menambah ketidakpastian baru?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini tercermin dalam gerak rupiah dan bursa. Rupiah sesungguhnya bukan hanya persoalan kurs.
Ia adalah referendum harian atas kepercayaan terhadap negara.
Ketika rupiah melemah tajam, pasar sedang mengatakan bahwa ada sesuatu yang diragukan: arah fiskal, ketahanan eksternal, kepastian devisa, atau independensi otoritas moneter.
Dalam situasi seperti ini, pelemahan rupiah tidak cukup dibaca sebagai gejolak global semata.
Memang ada faktor eksternal, mulai dari ketegangan geopolitik hingga penguatan dolar AS. Namun, pasar tidak pernah hanya menghukum faktor luar; ia juga menghukum keraguan dari dalam.
>>> Laga Indonesia vs Mozambik Diprediksi Macetkan Kawasan Senayan
Di sinilah ujian terbesar developmental state Indonesia berada.
Negara pembangunan membutuhkan koordinasi erat antara fiskal, industri, dan moneter. Koordinasi yang baik berbeda dari pencampuran mandat.
Ketika pasar mulai melihat batas-batas itu menipis, kekhawatiran segera muncul.
Bank sentral dituntut menjaga stabilitas, sementara pemerintah mendorong pertumbuhan.
Keduanya memang harus berbicara, tetapi pasar akan sangat sensitif jika merasa stabilitas mulai dikorbankan demi agenda jangka pendek.
Karena itu, pelemahan rupiah tidak boleh hanya dijawab dengan intervensi teknis.
Yang dibutuhkan adalah pemulihan jangkar kepercayaan.
Pasar ingin diyakinkan bahwa negara yang sedang tumbuh besar ini tetap ditopang oleh disiplin fiskal, kepastian aturan, dan bank sentral yang kredibel.
Tanpa itu, setiap pelemahan kurs akan dibaca bukan sebagai koreksi sementara, melainkan sebagai gejala dari membesarnya risk premium Indonesia.
