Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Pertahanan (Pentagon) memasukkan produsen otomotif BYD ke dalam daftar hitam perusahaan militer China.
BYD, yang berbasis di Shenzhen, kini dikategorikan sebagai salah satu perusahaan yang terkait dengan militer China. Langkah ini diambil setelah adanya pembaruan pada pasal 1260H.
>>> Kemendag Terbitkan Tiga Aturan Ekspor SDA Strategis Lewat PT DSI
Tidak hanya BYD, beberapa perusahaan besar lain juga masuk dalam daftar tersebut.
Berdasarkan laporan Car News China, daftar itu mencakup Alibaba, Baidu, produsen baterai EVE Energy, serta produsen lidar Hesai dan Robosense yang didukung BYD.
Selain itu, startup robotika Unitree, WuXi AppTec, dan TP-Link juga tercantum.
Pentagon menyebut BYD memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) China.
Dokumen Pentagon juga menyatakan adanya hubungan tidak langsung antara BYD dengan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT) China.
Atas dasar koneksi itu, BYD dilabeli sebagai kontributor fusi militer-sipil.
Kebijakan baru ini tidak langsung menjatuhkan sanksi operasional secara otomatis.
>>> Rekonstruksi Ungkap Ketua Yayasan Daycare Little Aresha Perintahkan Ikat Anak
Namun, status ini membatasi pengadaan pemerintah AS di masa depan dan berpotensi mempersulit hubungan bisnis dengan mitra lokal.
BYD tercatat memiliki fasilitas produksi yang cukup besar di AS.
Perusahaan telah mengumumkan rencana pembangunan bus listrik di Lancaster, California, pada 2013 dan memulai produksi setahun kemudian hingga memperluas fasilitas mencapai lebih dari 500.000 kaki persegi.
Keterkaitan dengan instansi negara menjadi alasan utama perusahaan lain masuk daftar hitam.
EVE Energy, pemasok baterai untuk Tesla, BMW, dan Mercedes-Benz, dimasukkan karena dugaan hubungan dengan SASAC dan penerimaan dukungan pemerintah melalui program Single Champion.
Sementara itu, Robosense dikategorikan sebagai kontributor fusi militer karena dugaan afiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Hesai juga mengalami hal serupa akibat dugaan keterkaitan dengan MIIT, SASAC, dan PLA.
>>> Ketum Kesthuri Ajukan Praperadilan Lawan Status Tersangka KPK
Pemerintah AS masih membuka ruang bagi korporasi yang terdampak. Perusahaan yang masuk daftar hitam dapat mengajukan permohonan penghapusan status kepada Pentagon.
