Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan jaminan bahwa operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) tidak akan mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus merespons kekhawatiran publik mengenai proyek geotermal yang dianggap memicu kekeringan pada sumur warga.
>>> Liverpool Berpeluang Rekrut Darwin Nunez Gratis pada Musim Panas 2026
Fluida PLTP Berasal dari Kedalaman Bumi
Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, menyatakan bahwa persepsi keliru yang berkembang di tengah masyarakat perlu segera diluruskan.
Menurut Harris, fluida untuk operasional PLTP diambil dari lapisan jauh di bawah permukaan bumi, bukan dari sumber air permukaan.
"Misalnya geothermal. Ada isu-isu terkait dengan, 'Oh itu nanti bisa membuat sumur kering'.
Sebenarnya itu bisa dijawab bahwa fluida yang dipakai di geothermal itu bukan air permukaan, tapi air yang ada di kedalaman sampai satu setengah kilometer," ujar Harris di sela acara ESSA Summit 2026, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Harris kembali meyakinkan bahwa pemanfaatan fluida panas bumi tersebut sama sekali tidak akan mengurangi pasokan air yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari.
"Jadi yang di permukaan itu tidak terganggu, artinya air konsumsi masyarakat itu tidak terganggu," ujarnya.
Menurut Harris, kendala utama saat ini adalah masih banyak lapisan masyarakat yang belum memahami mekanisme kerja teknologi geotermal.
Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mengintensifkan sosialisasi serta penyebaran informasi secara masif.
>>> Atari Resmi Akuisisi Hipster Whale, Pengembang Crossy Road, Senilai Rp 726 Miliar
"Hal-hal yang seperti ini belum semuanya dipahami masyarakat sehingga memang perlu ada sosialisasi, perlu ada penyampaian informasi," kata Harris.
Target Kapasitas PLTP Nasional
Saat ini, pemerintah terus memacu pengembangan sektor panas bumi sebagai salah satu pilar utama energi terbarukan di Indonesia.
Data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mencatat kapasitas terpasang PLTP nasional hingga April 2026 telah menyentuh angka 2,75 gigawatt (GW).
Jumlah kapasitas terpasang tersebut saat ini baru setara dengan sekitar 2 persen dari total keseluruhan kapasitas pembangkit listrik nasional yang mencapai 108 GW.
Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025 sampai 2034, pemerintah menargetkan adanya tambahan kapasitas pembangkit panas bumi sebesar 5,2 GW.
Target penambahan pasokan listrik terbesar direncanakan berpusat di Pulau Jawa dengan porsi mencapai 2.503 megawatt (MW).
Selanjutnya, Pulau Sumatera ditargetkan mendapat tambahan sebesar 2.017 MW, diikuti wilayah Sulawesi sebesar 305 MW.
>>> Presiden Prabowo Terima Masukan Ekonomi dari DEN, Bantah Isu Reshuffle
Sementara itu, wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara secara akumulatif ditargetkan memperoleh tambahan kapasitas sebesar 332 MW.
