Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp6,27 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pagu indikatif yang diberikan Bappenas dan Kemenkeu saat ini hanya Rp4,65 triliun.
>>> CEO Aprilia Dukung Sanksi Lebih Berat untuk Jorge Martin
"Pagu indikatif tahun 2027 kesimpulannya adalah Rp4,65 triliun dari Bappenas dan Kemenkeu.
Dari data tersebut, dan melihat dari kebutuhan program kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Kemendagri, memerlukan dukungan tambahan sebanyak Rp6,27 triliun," kata Tito.
Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Kemendagri 2027 menjadi Rp10,93 triliun, termasuk untuk DKPP.
Alokasi untuk Program Prioritas dan Pemulihan Bencana
Belanja non-operasional sebesar Rp5,01 triliun dari usulan tambahan akan digunakan untuk 23 program kerja prioritas nasional.
Sebesar Rp810 miliar dialokasikan untuk mendukung program nasional, termasuk Rp403 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatra.
"Kami mengusulkan anggaran Rp403 miliar untuk tahun depan juga untuk pemulihan percepatan bencana Sumatera, karena percepatan bencana Sumatera itu direncanakan berlangsung tiga tahun, 2026, 2027, 2028.
>>> IHSG Ditutup Melemah ke Level 5.789 pada Sesi I Kamis 11 Juni 2026
Ini untuk dukungan satuan tugas tapi dananya dititipkan di Kemendagri," ujar Tito.
Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp28,4 miliar.
Reformasi politik, hukum, dan birokrasi mendapat alokasi Rp417 miliar, termasuk untuk revisi undang-undang partai politik, pemilu, dan pilkada.
Pemerintah juga mengusulkan insentif fiskal Rp1 triliun untuk daerah dengan kinerja positif guna memperkuat sistem reward and punishment dan iklim kompetitif antar daerah.
Optimalisasi keuangan internal dilakukan melalui usulan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pelayanan administrasi kependudukan Ditjen Dukcapil sebesar Rp651 miliar.
>>> Kemenag Usulkan Anggaran Rp9,6 Triliun untuk Kesejahteraan Guru Agama
"Kami menyarankan agar dapat digunakan oleh Kemendagri itu sebanyak Rp651 miliar, yang akan digunakan untuk penguatan layanan publik, terutama Dukcapil, terutama yang kami betul-betul sangat konsen karena pemerintah akan meluncurkan e-government yang platform utamanya dari data Dukcapil," tutur Tito.
