Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli bahan baku program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari lingkungan sekitar.
Kebijakan ini ditekankan di Jakarta Pusat pada Kamis (11/6/2026) setelah ditemukannya banyak pelanggaran tata kelola penyediaan bahan baku.
>>> Bea Cukai Catat Penerimaan Rp 100,6 Triliun hingga April 2026
"Ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola.
Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut, apakah Koperasi Desa Merah Putih, apakah BUMDes, apakah UMKM atau usaha desa lainnya," kata Zulkifli.
Penegasan tersebut disampaikan karena setiap satuan pelayanan diharuskan memiliki mitra pemasok yang banyak dari masyarakat setempat.
Langkah ini bertujuan agar sebaran manfaat ekonomi dari program pemenuhan gizi tersebut dapat dirasakan secara luas oleh warga di sekitar wilayah operasi.
>>> Menteri Koperasi Usulkan Tambahan Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk 2027
"Oleh karena itu, SPPG itu mesti supplier-nya banyak. Nah, itu juga banyak ditemukan oleh Bu Nanik dan teman-teman banyak terjadi pelanggaran," ujar Zulkifli.
Menurut penjelasan Menko Pangan, penataan ekosistem pasokan ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Program pemenuhan gizi nasional ini dirancang untuk memiliki fungsi ganda, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak sektor ekonomi di daerah.
"Karena atas perintah Bapak Presiden, SPPG ini harus bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah, seperti contoh di Jawa Timur harga telur turun itu bisa diangkat oleh BGN karena belanjanya di situ misalnya, ya.
>>> Polisi Tangkap Dua Siswa SMK Pembacok Pelajar di Palmerah, Terancam Kehilangan KJP Plus
Dan seterusnya dan seterusnya," ujar Zulkifli.
