Di tengah rivalitas geopolitik global, pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya mengkapitalisasi Selat Malaka harus dipahami sebagai isyarat perlunya lompatan imajinasi strategis Indonesia.
Gagasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memungut pajak atas lalu lintas kapal di Selat Malaka, meskipun menarik, terlalu kecil untuk menjawab potensi besar yang dimaksud.
>>> 10 Perguruan Tinggi Bersaing di Putaran Nasional NCFS 2026 Yogyakarta
Mengenakan pungutan terhadap kapal yang melintas hanya menyentuh permukaan. Itu sebatas upaya memperoleh rente dari geografi.
Padahal tantangan Indonesia jauh lebih besar, yakni mengubah keunggulan geografi menjadi kekuatan ekonomi, industri, dan geopolitik.
Inilah perbedaan antara memonetisasi lalu lintas dan mengkapitalisasi posisi strategis. Selama ini Selat Malaka dipandang sebagai jalur yang perlu diamankan.
Sebuah chokepoint yang harus dijaga karena menjadi salah satu jalur perdagangan dan energi tersibuk di dunia.
Namun negara besar tidak hanya menjaga chokepoint. Mereka menjadikannya sumber daya strategis.
Di situlah seharusnya diskusi dimulai.
Membaca Nilai Strategis Malaka
Jika pendekatan fiskal Purbaya berangkat dari logika memungut biaya transit, pendekatan strategis yang lebih sesuai dengan visi Prabowo seharusnya berangkat dari logika menjadikan Indonesia simpul utama dalam rantai nilai yang lahir dari lalu lintas itu sendiri.
Bukan kapal yang harus menjadi objek utama, melainkan nilai ekonomi yang mengikutinya.
Perdebatan ini penting karena Selat Malaka bukan sekadar jalur maritim biasa. Ia berada di jantung geopolitik Indo Pasifik.
Sekitar 80 persen impor energi China melewati jalur ini.
Fakta inilah yang melahirkan istilah "Malacca Dilemma", yaitu kekhawatiran strategis China atas kerentanan pasokan energinya yang bergantung pada satu chokepoint.
Selama ini, Beijing berusaha mengurangi kerentanan itu lewat diversifikasi rute, mulai dari pipa Myanmar, pelabuhan Gwadar di Pakistan, hingga berbagai proyek dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI).
Tetapi semua itu mahal, kompleks, dan berisiko. Ironisnya, solusi yang lebih dekat justru ada di depan mata: Indonesia.
