Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tanggapan terkait maraknya kasus kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal tersebut, Tito menyatakan bahwa pembinaan terhadap kepala daerah telah sering dilakukan, namun efektivitasnya kembali pada individu masing-masing.
>>> DPR Kritik Anggaran Kemenkumham, Dinilai Terlalu Fokus Birokrasi
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, muncul usulan untuk meningkatkan dana operasional bagi para pemimpin daerah.
Tito menilai usulan tersebut sebagai ide yang baik, namun mempertanyakan jaminan efektivitasnya.
Selain itu, mantan Kapolri ini juga memaparkan rencana alternatif berupa pemberian insentif yang dihitung berdasarkan persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
>>> Pemerintah Benahi Pembengkakan Titik Makan Bergizi Gratis Ribuan Unit
Menurut Tito, pemberian insentif ini dapat memicu semangat inovasi kepala daerah dalam mengoptimalkan penerimaan kas daerah tanpa memberatkan rakyat.
Ia berpendapat bahwa jika PAD meningkat, kepala daerah yang aktif dan kreatif dalam mencari anggaran sendiri patut diberikan penghargaan atas hasil kerjanya.
Tito menambahkan, tanpa adanya insentif, semangat dan kreativitas jajaran pemerintah daerah dalam mengejar target PAD mungkin akan berkurang.
>>> Pemerintah Temukan Penyelewengan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Catatan penegakan hukum menunjukkan sejumlah pejabat setingkat kepala daerah telah ditangkap oleh KPK sejak pelantikan pada Februari 2025, termasuk kasus terbaru yang melibatkan Bupati Muara Enim.
