Blockchain Association mendesak Senat Amerika Serikat untuk segera mengesahkan Undang-Undang Clarity pasar kripto.
Regulasi ini dirancang untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas bagi industri aset digital sekaligus mencegah praktik pencucian uang.
>>> Timnas Indonesia U-19 Turunkan Baker Bersaudara Hadapi Kamboja
CEO Blockchain Association Summer Mersinger menegaskan bahwa blockchain justru memudahkan penegak hukum melacak transaksi ilegal.
"Orang mencuci uang dan Anda tidak dapat melacaknya, tetapi ketika Anda berurusan dengan blockchain, ada catatan yang tidak dapat diubah dan itu membuat pekerjaan penegak hukum jauh lebih mudah," ujarnya dikutip dari The Street.
Untuk memperkuat desakan, Blockchain Association telah mengumpulkan petisi yang ditandatangani oleh 160 mantan pejabat keamanan nasional, intelijen, serta penegak hukum AS.
Summer Mersinger, yang juga mantan komisioner CFTC, menilai regulasi ini sangat krusial dalam mendeteksi aktivitas ilegal. "Ada kegiatan keuangan ilegal yang terjadi.
Itu adalah sesuatu yang memang terjadi, dan hasil terbaiknya adalah Anda dapat melacaknya dan mengetahui ke mana uang itu mengalir," ungkapnya.
Pengawasan di Bawah CFTC
UU Clarity mengamanatkan pengawasan pasar komoditas digital ditempatkan di bawah otoritas pemerintah federal, khususnya CFTC.
>>> INDEF Dorong Pemerintah Siapkan Stimulus Fundamental Redam Dampak Kenaikan BBM
Langkah ini diambil untuk menindak maraknya potensi pencucian uang melalui jaringan ATM kripto yang berkembang pesat di AS.
Regulasi ini juga memperkenankan CFTC berkolaborasi dengan FBI jika ditemukan indikasi kejahatan kripto lintas negara.
Namun, draf aturan ini memicu perdebatan karena dinilai berpotensi merusak fungsi UU Sekuritas 1929 yang melindungi investor saham.
Jika disahkan, perusahaan penerbit token berbasis blockchain dapat menghindari aturan sekuritas konvensional karena jenis asetnya yang berbeda.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat melemahkan likuiditas pasar saham konvensional apabila publik menilai aset digital memiliki nilai lebih tinggi.
Berdasarkan laporan Reuters, UU Clarity saat ini masih berstatus rancangan undang-undang yang diajukan sejak Juli 2025.
>>> Ekonomi Inggris Kontraksi 0,1 Persen Akibat Dampak Perang AS dan Iran
Agar resmi berlaku, draf ini harus melewati pemungutan suara penuh di Senat AS serta mendapatkan persetujuan akhir dari presiden.
