"Setiap rencana penyesuaian tarif transportasi publik harus dilakukan secara sangat hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif. Saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup," kata Rany.
Rany menambahkan, Transjabodetabek memegang peran vital bagi pekerja komuter dari Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Kualitas layanan harus ditingkatkan sebelum tarif dinaikkan.
"Karena itu, sebelum memutuskan kenaikan tarif, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa kualitas layanan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta integrasi antarmoda benar-benar semakin baik," ucapnya.
DPRD DKI memahami urgensi penyesuaian anggaran operasional. Namun, kebijakan tersebut jangan sampai mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
Penolakan juga datang dari pengguna Transjabodetabek. Anggi, pengguna asal Bogor, mengkhawatirkan pembengkakan ongkos harian.
"Kalau bisa sih enggak naik ya. Soalnya transportasi paling murah," kata Anggi di Terminal Blok M pada Kamis (11/6/2026).
Ia berharap ada kerja sama lintas wilayah antarpemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan akses transportasi di daerah penyangga.
Pengguna lain, Heri Sumarsono, meminta agar tarif flat tetap dipertahankan. Ia khawatir kenaikan akan memberatkan masyarakat usia produktif.
>>> Pertamina Patra Niaga Gandeng APH Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi
"Walaupun saya lansia, saya enggak setuju kalau tarif naik. Kasihan yang usianya di bawah 50 tahun karena mereka masih bayar biasa," ujar Heri.
