Terjepit Tanpa Jaring Pengaman
Kelas menengah tidak masuk penerima bansos, namun belum cukup sejahtera memiliki dana darurat. Anggota DPR Budi dalam rapat kerja Juni 2026 menyatakan ketimpangan kebijakan jaring pengaman.
Data pertumbuhan upah buruh nasional Agustus 2025 hanya naik 1,94 persen, di bawah inflasi kebutuhan primer. Survei KIMCI 2026 mendapati mayoritas kelas menengah defisit keuangan.
Riset UOB ACSS 2025 menunjukkan 37 persen warga berpenghasilan Rp 6-10 juta per bulan memangkas investasi demi kebutuhan pokok.
Bappenas menargetkan kelas menengah mencapai 70 persen populasi pada 2045, namun realita saat ini justru menurun ke 16,6 persen.
Wisnu Setiadi Nugroho memperingatkan dampak jangka panjang jika tren ini berlanjut, tidak hanya pada konsumsi dan pajak, tetapi juga stabilitas sosial dan cita-cita negara maju.
Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 masih positif 5,61 persen, namun belum merefleksikan kesejahteraan riil rumah tangga.
Kebutuhan Formula Kebijakan Baru
Kelas menengah memerlukan respons kebijakan fiskal afirmatif, bukan sekadar instrumen pajak. Langkah konkret meliputi insentif PPh, subsidi transportasi umum, dan program perumahan rakyat.
Pemerintah perlu mengubah parameter evaluasi pembangunan yang selama ini fokus pada penurunan kemiskinan ekstrem, sehingga mengabaikan kelompok rentan di atas garis kemiskinan.
>>> Australia Ungguli Turki 1-0 di Babak Pertama Piala Dunia 2026
"Kelas menengah merupakan kelompok yang merasa berkecukupan. Turunnya jumlah mereka mencerminkan tergerusnya rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa perubahan," demikian dikutip dari Money.
