Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VIII, Bakri Bakar, bersama KONI Kabupaten Pesisir Selatan mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Kegiatan ini bertujuan mendorong insan olahraga berperan aktif dalam membudayakan kesadaran risiko bencana di masyarakat.
>>> Batas Wilayah Depok di Lenteng Agung Jadi Sorotan Pasca Perbaikan Jalan
Acara yang berlangsung pada Sabtu (13/6/2026) ini dihadiri Ketua KONI Pesisir Selatan M. Adli dan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Sumatera Barat Ade Imansyah.
Sumatera Barat merupakan wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor, sehingga pemahaman mitigasi dinilai mendesak.
Bakri Bakar menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi landasan hukum penanggulangan bencana yang terencana dan berkelanjutan.
Regulasi ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas.
Organisasi olahraga dinilai memiliki posisi strategis untuk menyebarluaskan edukasi kebencanaan karena jaringannya yang kuat hingga ke akar rumput.
"Insan olahraga memiliki komunitas yang besar dan solid.
>>> David Raum: Dari Akademi ke Pilar Timnas Jerman dan Kapten Leipzig
Ini menjadi kekuatan penting dalam menyampaikan informasi kebencanaan dan membangun budaya sadar risiko di tengah masyarakat," ujar Bakri.
Ketua KONI Pesisir Selatan, M.
Adli, menyambut baik sosialisasi ini karena memperluas wawasan pengurus cabang olahraga mengenai tindakan sebelum, saat, dan sesudah bencana.
KONI Pesisir Selatan menyatakan siap mendukung program pemerintah di bidang kebencanaan.
Kabid Penanggulangan Bencana BPBD Sumatera Barat, Ade Imansyah, memaparkan mekanisme penanganan keadaan darurat dan pentingnya keterlibatan semua komponen masyarakat dalam mitigasi.
"Kesadaran kolektif menjadi faktor utama dalam mengurangi risiko dan dampak bencana," tuturnya.
>>> Brighton Tawar Luka Vuskovic, Tolak Tawaran Tottenham untuk Jan Paul van Hecke
Peserta mendapatkan pengetahuan mengenai jalur evakuasi, titik kumpul aman, serta prosedur penyelamatan diri. Kegiatan diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai implementasi perda di tingkat daerah.
