Prinsip keterbukaan, kepatuhan, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kendati demikian, aspek regulasi ini dirancang agar tidak mematikan aktivitas bisnis para pelaku usaha.
Seluruh rencana strategis ini telah masuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
Pemerintah juga berjanji mengurai hambatan investasi lewat skema debottlenecking serta simplifikasi regulasi. Sementara itu, target inflasi ditetapkan pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dipatok pada angka Rp 16.800 hingga Rp 17.500.
Untuk Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor 10 tahun, tingkat suku bunganya diproyeksikan berada di angka 6,5 persen sampai 7,3 persen.
Prinsip kehati-hatian anggaran dipastikan tidak akan digeser demi memburu angka pertumbuhan yang tinggi semata. Pemerintah memilih tetap realistis dalam mengelola pembiayaan negara.
"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," ujar Purbaya.
Optimalisasi peran lembaga pengelola dana publik seperti Sovereign Wealth Fund (SWF), Danantara, Badan Layanan Umum (BLU), serta Special Mission Vehicle (SMV) akan terus dipacu.
>>> Jerman Pesta Gol ke Gawang Curacao 7-1, Pecahkan Rekor Gol Piala Dunia
Di samping itu, Saldo Anggaran Lebih (SAL) diposisikan sebagai dana cadangan fiskal guna memitigasi risiko gejolak ekonomi global.
