Pemerintah didesak untuk mempercepat pembangunan dan modernisasi sistem transportasi umum di berbagai daerah.
Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang mengatasi ketergantungan APBN terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).
>>> Kemenkeu Usulkan Pagu Indikatif Rp 49,80 Triliun pada 2027
Desakan tersebut disampaikan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat pada Minggu (14/6/2026).
Ketergantungan anggaran negara terhadap subsidi energi masih menjadi tantangan besar karena pemanfaatan yang tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data yang dihimpun, fasilitas subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi. Kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kurang mendapatkan manfaat.
Transportasi Umum sebagai Jaring Pengaman Ekonomi
Dewan Penasihat MTI Pusat sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menekankan fungsi krusial pembenahan fasilitas publik.
Menurutnya, transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat.
Efisiensi anggaran negara dapat terwujud jika pengelolaan transportasi publik dilakukan secara optimal di seluruh wilayah.
Djoko menambahkan bahwa sistem pergerakan massa yang terintegrasi mampu meredam gejolak sosial dan memperbaiki tata ruang.
>>> FIFA Larang Timnas Mesir Pakai Jersey Tujuh Bintang di Piala Dunia 2026
"Sistem transportasi yang baik juga berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan tata ruang kota," ujar Djoko.
Fluktuasi Anggaran Subsidi BBM
Nilai anggaran subsidi energi terus berfluktuasi dipengaruhi harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, dan volume konsumsi.
Realisasi subsidi BBM pada 2022 menembus Rp 551,2 triliun, lalu turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023 dan Rp 113,3 triliun pada 2024.
Lonjakan kembali terjadi pada 2025 dengan anggaran mencapai Rp 394,3 triliun. Untuk tahun anggaran 2026, anggaran subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 210,1 triliun.
Sektor transportasi menjadi konsumen terbesar, menyerap sekitar 40 persen total konsumsi BBM nasional.
Data Kementerian ESDM menunjukkan distribusi subsidi sangat timpang: 93 persen dikonsumsi pemilik kendaraan pribadi roda dua dan empat.
Angkutan barang hanya menyerap 4 persen, sementara angkutan penumpang umum hanya 3 persen. Pengalihan dana dari subsidi kendaraan listrik pribadi ke stimulus angkutan umum massal dianggap lebih berkeadilan.
>>> Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal I-2026, Kelas Menengah Justru Menyusut
Hingga saat ini, modernisasi sistem transportasi umum baru diinisiasi oleh 45 daerah atau 9 persen dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia.
