Mereka juga menuntut penurunan harga BBM dan bahan pokok, penolakan RUU Polri, penghentian militerisasi sipil, serta meminta Presiden Prabowo beserta jajaran mengakui kegagalan.
Aksi Indonesia Gawat Darurat dari BEM UHAMKA menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN, memberantas praktik KKN, mengesahkan RUU Perampasan Aset, memecat pejabat tidak kompeten, menjamin hak sipil, serta menghapus Dwi Fungsi TNI dan Polri melalui revisi UU Militer.
BEM USU mengusung tema #MenujuIndonesiaGagal dengan sembilan tuntutan.
Poin tersebut meliputi stabilitas harga dan pengawasan BBM subsidi, efisiensi APBN/APBD, penolakan dwifungsi Polri, penghentian program MBG, pengembalian fokus pendidikan, pengesahan RUU Masyarakat Adat, penanggulangan bencana di Sumatera dan penindakan tambang ilegal, evaluasi layanan publik kelistrikan dan air, hingga penagihan janji 19 juta lapangan kerja dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
>>> Ivar Jenner Menangis Kenang Noah Gesser di Pernikahan Justin Hubner
BEM Polines melalui Panca Tuntutan Rakyat dalam aksi #MenyambutReformasiJilidII menuntut penurunan harga BBM, stabilisasi nilai tukar rupiah, pengembalian fungsi utama TNI dan Polri, evaluasi total MBG dan KDMP, pengembalian kepemilikan tanah kepada rakyat, serta penghentian praktik KKN pemerintahan.
