Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlibat saling balas pernyataan mengenai status politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ketegangan ini dipicu kabar rencana penyematan jaket PSI kepada Jokowi dalam waktu dekat.
>>> Ruwatan Sambut 1 Suro di Lasem: Ritual Pembersihan Diri dan Pusaka
Rencana pemberian jaket partai tersebut awalnya diungkapkan oleh Wakil Ketua Pembina DPP PSI Grace Natalie.
Langkah simbolis ini kemudian memicu perdebatan sengit di antara pengurus pusat kedua partai terkait posisi politik Jokowi.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai bahwa penjaketan tersebut akan memperjelas posisi Jokowi yang kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Ia menyatakan bahwa setelah disematkan jaket dan diumumkan resmi oleh Ketua Umum, publik akan memahami bahwa Jokowi telah bersama PSI.
Bestari menambahkan bahwa rencana Jokowi memimpin Dewan Pembina PSI telah disosialisasikan oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep. Prosesi penjaketan nantinya hanya tinggal menyesuaikan jadwal ketua umum.
PDIP Tegaskan Jokowi Telah Dipecat
Pernyataan dari pihak PSI langsung memicu reaksi keras dari internal PDIP.
Politisi PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa status Jokowi di partainya sudah berakhir melalui jalur pemecatan resmi pada akhir tahun 2024.
Guntur menyatakan bahwa pemecatan tersebut membuat PDIP tidak lagi memedulikan langkah politik Jokowi ke depan. Ia membandingkan istilah 'petugas partai' dengan posisi baru Jokowi di PSI.
Menurut Guntur, 'petugas partai' Jokowi sebagai orang PDIP ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara. Sementara 'jongos partai' Jokowi sebagai orang PSI hanya bekerja untuk kepentingan elektoral partai.
Menanggapi hal ini, Bestari Barus menilai sikap agresif kader PDIP menunjukkan kekecewaan mendalam akibat ditinggalkan oleh Jokowi. Ia meminta PDIP fokus pada urusan internal mereka sendiri.
>>> Kementerian ATR/BPN Usulkan Anggaran Rp10,61 Triliun untuk 2027
Bestari mengklaim proses pemberian jaket secara simbolis sebenarnya sudah pernah dilakukan secara informal di kediaman Jokowi. Ia menegaskan bahwa urusan Jokowi dengan PSI tidak perlu menjadi perhatian PDIP.
