Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan program penggunaan kompor listrik bagi rumah tangga berdaya di bawah 900 volt ampere (VA).
Langkah ini bertujuan menekan ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) yang mencapai 80 persen dari kebutuhan nasional.
>>> Megawati Ajak Warga Berani Bersuara saat Resmikan Istana Gebang
Program ini menyasar masyarakat di daerah dan pedesaan sebagai pengguna tahap awal. Kepastian jumlah unit kompor listrik yang akan disalurkan pemerintah direncanakan diumumkan pada Agustus mendatang.
Bahlil menyebutkan bahwa pengeluaran untuk impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun.
Angka tersebut diperkirakan melonjak hingga Rp 130 triliun akibat pergerakan harga minyak dunia, sementara beban subsidi energi juga meningkat.
"Subsidinya sudah di atas Rp 80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah.
Maka, alternatifnya adalah kompor listrik," ujar Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2025).
>>> Polisi Alihkan Arus Lalu Lintas di Benhil Imbas Demo Mahasiswa
Alokasi Anggaran dan Target
Kementerian ESDM mengusulkan alokasi dana sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk menyukseskan program tersebut.
Upaya ini menjadi strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan memangkas volume impor.
Inisiatif peralihan ke kompor listrik sebelumnya sempat digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram pada September 2022 demi menjaga kenyamanan masyarakat selama pemulihan pascapandemi.
Isu transisi energi nasional kembali mencuat dipicu gejolak harga energi global akibat eskalasi konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
>>> Komisi X DPR Setujui Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong pemerintah mengkaji ulang peralihan ini karena dinilai lebih efisien dibandingkan beban subsidi impor LPG yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
