Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Langkah ini diambil untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua dapur produksi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pembenahan internal mencakup transformasi sumber daya manusia, tata kelola, dan perbaikan basis data.
>>> Bank Investasi Global Pangkas Proyeksi Harga Minyak Brent hingga 2027
Hal ini penting untuk penentuan kebijakan yang lebih akurat.
"Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN kini berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyinkronkan data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG).
Arum memastikan tidak ada distribusi makanan selama sekolah libur.
Penataan Ulang Insentif dan Penggabungan SPPG
Skema insentif bagi SPPG yang sebelumnya disamaratakan Rp6 juta per hari akan dirombak. Besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah riil penerima manfaat di lapangan.
"Setelah data penerima manfaat fix, insentifnya tidak fix Rp6 juta semua," kata Arum. Sistem penganggaran lama yang tidak mempertimbangkan skala volume penerima akan diubah melalui penggabungan antar-SPPG.
BGN juga akan mengevaluasi model insentif tidak hanya berdasarkan output, tetapi juga kualitas makanan dan keamanan pangan.
>>> IHSG Berpotensi Menguat Berkat Redanya Tekanan Jual Investor Asing
"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanan pangannya terpenuhi," tegas Arum.
Optimalisasi Aset dan Efisiensi Anggaran
BGN berencana berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memaksimalkan pengadaan barang tahun 2025, termasuk motor listrik, laptop, IoT, dan CCTV.
Langkah ini untuk menekan pemborosan keuangan negara.
"Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, kami inginnya dimaksimalkan," ujar Arum. Pada tahun anggaran 2026, tidak akan ada lagi alokasi untuk output yang sama dengan 2025.
Terkait pagu indikatif 2027 sebesar Rp270,2 triliun untuk 81,5 juta jiwa, BGN bersama Kementerian Kesehatan merancang efisiensi penerima manfaat.
Fokus intervensi akan diprioritaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Arum mencontohkan siswa SMA dari keluarga mampu berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima. "Mungkin yang high class itu tidak perlu lagi.
>>> Pablo Zabaleta Yakin Lionel Messi Masih Punya Magis di Piala Dunia 2026
Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," pungkasnya.
