Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menyoroti usulan tambahan anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Tahun Anggaran 2027 yang hampir mencapai Rp1 triliun.
Usulan tersebut diajukan dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
>>> Demo Mahasiswa UKI di Kramat Jati Sebabkan Lalu Lintas Padat
Marinus Gea menilai tambahan anggaran sebesar Rp972 miliar itu harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada penguatan fungsi kelembagaan MPR.
Rincian Usulan Anggaran
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan bahwa MPR memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp945,57 miliar.
MPR kemudian mengusulkan tambahan anggaran Rp972 miliar untuk membiayai program forum serap aspirasi kebangsaan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI, serta kebutuhan kelembagaan lainnya.
Marinus Gea mengingatkan bahwa usulan tersebut juga memuat rencana renovasi ruang kerja, ruang rapat, gedung, hingga rumah dinas pimpinan.
Ia meminta agar urgensi renovasi itu dikaji lebih mendalam.
>>> Penumpang KRL Diturunkan Petugas Akibat Letakkan Payung di Handgrip
Desakan Efisiensi dan Akuntabilitas
"Dalam Raker Pembahasan RKA MPR RI TA 2027, saya menekankan bahwa setiap tambahan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada rakyat," ujar Marinus Gea dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Politisi tersebut merekomendasikan agar MPR RI lebih mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas.
Ia juga meminta prioritas pada program belanja yang berdampak langsung terhadap penguatan demokrasi dan kehidupan berbangsa.
"Memprioritaskan anggaran untuk penguatan tugas konstitusional MPR RI, pengkajian ketatanegaraan, reformasi birokrasi, pengawasan internal, serta program yang berdampak langsung bagi penguatan demokrasi dan kehidupan berbangsa," tegas Marinus Gea.
Ia mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh dan cermat terhadap seluruh usulan belanja tersebut.
>>> Ghana vs Panama: Laga Perdana Grup L Piala Dunia 2026
Tujuannya agar penggunaan dana APBN benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan nasional.
