Di titik inilah ujian sesungguhnya dimulai.
MBG dan Risiko Tata Kelola
Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan fiskal di tengah semakin besarnya kebutuhan belanja negara.
Pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program prioritas yang membutuhkan anggaran sangat besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari sisi tujuan, program ini memiliki nilai strategis karena diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi Indonesia.
Namun pengalaman menunjukkan bahwa program berskala besar selalu membawa konsekuensi tata kelola yang tidak sederhana.
Pengadaan barang dan jasa, distribusi, pengawasan, hingga pelaporan keuangan menjadi titik-titik rawan yang membutuhkan perhatian ekstra.
Berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan, persoalan pengadaan, maupun potensi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program publik selalu menjadi perhatian publik.
Indonesia memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa program dengan alokasi anggaran besar sering kali menghadapi risiko korupsi ketika sistem pengawasan tidak berjalan optimal.
Risiko tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara. Yang lebih berbahaya, kepercayaan publik terhadap program yang sebenarnya dirancang untuk membantu masyarakat juga dapat terkikis.
Bagi OECD, kualitas tata kelola merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan sebuah negara.
Korupsi yang sistemik, lemahnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas fiskal dapat menjadi hambatan serius dalam proses aksesi.
>>> Hasil Review Aksesibilitas Pasar MSCI Berpotensi Pacu Inflow Asing
Karena itu, keberhasilan Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan menyediakan anggaran atau meluncurkan program besar, melainkan dari kemampuan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Menata Subsidi dan Menjaga Disiplin Fiskal
Selain MBG, persoalan subsidi juga menjadi perhatian OECD.
Selama ini subsidi energi maupun berbagai bentuk bantuan pemerintah memiliki fungsi sosial yang penting, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat.
Namun OECD secara konsisten mendorong agar subsidi diberikan lebih tepat sasaran dan tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Tantangannya terletak pada bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kesehatan fiskal.
