Pengurangan subsidi yang dilakukan terlalu cepat berpotensi memicu gejolak sosial dan menekan daya beli masyarakat.
Sebaliknya, mempertahankan subsidi secara luas tanpa perbaikan mekanisme penyaluran dapat menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk investasi yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dalam konteks inilah aksesi OECD seharusnya dilihat sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik, bukan sekadar mengejar status keanggotaan.
OECD Harus Bermakna bagi Rakyat
Pemerintah perlu memastikan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Transparansi dan digitalisasi program-program strategis perlu diperkuat agar pengelolaan anggaran semakin terbuka dan mudah diawasi publik.
Semakin transparan suatu program, semakin kecil ruang bagi praktik penyimpangan.
Pada saat yang sama, kapasitas lembaga pengawasan internal maupun eksternal juga perlu diperkuat.
Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor penting untuk menjaga akuntabilitas berbagai program dengan nilai anggaran besar.
Disiplin fiskal juga harus tetap menjadi pegangan utama. Setiap kebijakan belanja baru perlu ditopang sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan.
Menjaga defisit anggaran tetap sehat bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi OECD, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Selain itu, reformasi birokrasi dan perbaikan kualitas regulasi tidak boleh kehilangan momentum.
Salah satu kekuatan utama negara-negara anggota OECD adalah birokrasi yang profesional, prediktabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tanpa kemajuan yang nyata di sektor ini, manfaat aksesi akan sulit dirasakan masyarakat.
Keberhasilan Indonesia menjadi anggota OECD tidak boleh hanya diukur dari tercantumnya nama Indonesia dalam daftar anggota organisasi tersebut.
Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah proses aksesi mampu melahirkan pemerintahan yang lebih transparan, ekonomi yang lebih kompetitif, dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
OECD memang dapat menjadi simbol meningkatnya posisi Indonesia di panggung global.
Namun yang lebih penting, perjalanan menuju OECD harus menjadi sarana untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional.
>>> AXA Mandiri Luncurkan Proteksi Group Shield Pro Lewat Livin
Sebab pengakuan internasional akan jauh lebih bermakna ketika manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia, bukan sekadar menjadi kebanggaan diplomatik di atas kertas.
