Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, menyatakan komitmen anggaran dari pemerintah daerah menjadi kunci sukses dalam menghadirkan kepastian jaminan sosial.
Ia menambahkan bahwa penyaluran manfaat jaminan sosial bukan hanya angka, tetapi juga rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja.
Harjono Siswanto berharap sinergi ini menjadi percontohan bagi wilayah lain di Indonesia untuk mereplikasi sistem jaminan serupa.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Deny Yusyulian, mengapresiasi regulasi progresif yang diterapkan pemerintah daerah dalam melindungi pekerja informal.
Deny Yusyulian berharap praktik baik ini dapat terus diperkuat dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak dalam memperluas perlindungan bagi para pekerja.
Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menilai perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk menjaga produktivitas pekerja dan mendukung inklusivitas pembangunan ekonomi daerah.
BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Bekasi mengimbau pemangku kepentingan setempat agar mendukung perluasan program jaminan kecelakaan kerja secara merata.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota, A. Fauzan, menekankan bahwa risiko kerja dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja.
>>> Chery E5 Diskon Jadi Rp340 Juta Selama Jakarta Fair 2026
Sosialisasi intensif mengenai skema iuran mandiri dan manfaat program terus digalakkan ke berbagai komunitas pekerja sektor informal di seluruh wilayah Jawa Barat.
