Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana pembentukan Dewan Buruh Nasional.
Keputusan ini diambil setelah ia menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
>>> OJK Pantau Dampak Kenaikan BI Rate ke 5,50 Persen pada Perbankan
Penunjukan Said Iqbal berlangsung di Istana pada Senin (8/6/2026). Pemerintah menilai fungsi Dewan Buruh sudah terwakili melalui posisi penasihat khusus tersebut.
Kajian Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini berdasarkan kajian mendalam. Pemerintah mencari skema yang lebih efektif untuk mencapai target kesejahteraan buruh.
"Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain," kata Prasetyo di Istana, Senin.
Pemerintah memilih Said Iqbal karena rekam jejaknya sebagai tokoh ketenagakerjaan yang aktif memperjuangkan nasib pekerja.
Langkah ini diharapkan memangkas jalur birokrasi dan membuat komunikasi isu ketenagakerjaan lebih intens serta cair.
>>> Persona 6 Resmi Diumumkan SEGA dan Atlus di Xbox Game Showcase
"Sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situation kondisi ekonomi yang sekarang ini," tutur Prasetyo.
Tiga Instruksi Presiden
Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh mengonfirmasi tiga instruksi utama dari presiden. Tugas tersebut meliputi perumusan analisis kebijakan serta pemberian saran strategis.
"Jadi tiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh," ujar Said di Istana, Senin.
Fokus utama tugas Said Iqbal adalah kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial bagi para pekerja.
>>> Rachel/Febi Lolos ke Babak Kedua Australian Open 2026
Rencana awal pembentukan Dewan Buruh sebelumnya sempat disampaikan Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh 2025 di Monas.
