>>> Veda Ega Pratama Duduki Peringkat Keenam Klasemen Moto3 2026
Para ekonom menyebutnya sebagai country risk premium yang melampaui yield premium.
Investor global tidak hanya menghitung imbal hasil SBN, tetapi juga memperhitungkan biaya hedging terhadap pelemahan rupiah, tren CDS Indonesia yang meningkat, perubahan outlook utang oleh Moody's menjadi negatif pada Februari 2026, serta persepsi terhadap tata kelola fiskal.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, merangkumnya: investor global menilai aset rupiah semakin "mahal secara risiko." Akar masalah ini tidak akan tuntas hanya dengan menaikkan suku bunga.
Ada kebijakan moneter dan fiskal yang bergerak ke arah berlawanan. Kebijakan moneter diperketat, sementara kebijakan fiskal terus berekspansi.
Defisit APBN pada kuartal I 2026 melebar tajam menjadi Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB, melonjak 140,5 persen secara tahunan.
Rencana defisit keseluruhan tahun ditetapkan 2,68 persen dari PDB, menjauhi kehati-hatian fiskal sebelumnya.
Dari kacamata investor, dua sinyal ini saling membatalkan. Indonesia masih sangat bergantung pada investor asing untuk membiayai defisit fiskal.
Ketika porsi kepemilikan asing atas SBN turun dari hampir 40 persen pada 2019 menjadi hanya 12,62 persen saat ini, pemerintah makin terekspos risiko refinancing.
BI sendiri terpaksa meningkatkan porsi kepemilikan SBN-nya secara signifikan, naik 12,55 persen year-to-date 2026.
Kenaikan BI-Rate juga membawa konsekuensi pertumbuhan.
Ekonom memperkirakan kenaikan suku bunga 50 basis poin pada Mei lalu berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4–0,7 poin persentase.
Sektor properti, otomotif, dan UMKM berada dalam tekanan ganda: bunga kredit merangkak naik di satu sisi, sementara daya beli masyarakat tergerus oleh rupiah yang melemah.
Kenaikan suku bunga tetap diperlukan sebagai sinyal komitmen BI terhadap stabilitas. Namun, kebijakan moneter tidak bisa bekerja sendiri.
Yang dibutuhkan adalah keselarasan bauran kebijakan (policy mix coherence). Sisi fiskal perlu mengirimkan sinyal penguatan kredibilitas, termasuk transparansi terkait Danantara/DSI dan komitmen terhadap batas defisit.
Kenaikan suku bunga memang biaya yang harus dibayar demi stabilitas jangka pendek.
>>> Dewan Ekonomi Nasional Akan Romba Subsidi Energi yang Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Namun, jika tidak disertai perbaikan persepsi risiko fiskal, harga itu akan terus muncul kembali, bahkan semakin mahal.
