Selain itu, cakupan kebijakan juga dinilai perlu diperluas secara bertahap ke sektor ekspor non-sumber daya alam agar basis pasokan valas semakin besar.
>>> Jadwal Playoff MPL ID S17 10 Juni 2026: Bigetron vs Evos Esports
CORE mencontohkan langkah Malaysia pada 2024 yang mengoordinasikan badan usaha negara dan dana investasi pemerintah untuk memulangkan serta mengonversi pendapatan luar negeri secara konsisten ke ringgit.
Menurut kajian tersebut, Indonesia memiliki instrumen yang dapat memainkan peran serupa melalui Danantara dan BUMN yang memiliki aset maupun pendapatan valas di luar negeri.
"Danantara dapat berperan sebagai penyeimbang arus valas, bukan sekadar pengelola investasi.
Konversi pendapatan luar negeri BUMN secara terjadwal menambah pasokan dolar di pasar domestik saat tekanan memuncak," ungkap CORE.
Memulihkan Kredibilitas Fiskal
Di luar aspek pasokan devisa, CORE menilai akar persoalan yang lebih sulit ditangani justru terletak pada persepsi pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.
Kajian itu mencatat tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Moody's, S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings, mengeluarkan peringatan terhadap Indonesia pada awal 2026.
Ketiganya menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan, menurunnya prediktabilitas kebijakan ekonomi, hingga kekhawatiran terhadap konsistensi tata kelola fiskal.
CORE mencatat skor tata kelola World Governance Indicators turun dari 49,2 menjadi 43,6.
Sementara rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara mencapai 17,1 persen, jauh di atas median negara berperingkat BBB yang sebesar 8,8 persen.
"Persepsi inilah yang mendorong investor asing melepas aset rupiah dan memperdalam tekanan nilai tukar," tulis CORE.
Karena itu, perbaikan sentimen pasar dinilai membutuhkan langkah yang lebih konkret dibanding sekadar menegaskan komitmen disiplin fiskal.
CORE menilai pemerintah perlu mengembalikan proses pengambilan kebijakan ekonomi ke jalur teknokrasi serta memperbaiki komunikasi kebijakan yang selama ini dianggap pasar kurang efektif.
Kejelasan tata kelola Danantara, prioritas investasi, dan pengelolaan risiko juga dinilai penting untuk mengurangi keraguan investor terhadap transparansi fiskal.
Selain itu, peta jalan reformasi penerimaan negara yang terukur dinilai lebih meyakinkan pasar dibandingkan upaya menjaga defisit semata melalui pemangkasan belanja.
