Kebijakan progresif Presiden Prabowo yang memicu perlawanan tiga poros tersebut mencakup pembentukan Danantara, penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kewajiban memarkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama satu tahun, swasembada pangan, hingga program makan bergizi gratis.
"Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN mereka intrik sebagai 'kapitalisme negara'.
Ketika Presiden Prabowo mengamankan kekayaan dan SDA kita dengan kebijakan DHE sumber daya alam, mereka intriknya sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar," jelas Haris.
Kelompok mahasiswa dan pengkritik pemerintah diimbau untuk bersikap jernih dan tidak menganggap situasi ekonomi saat ini murni terjadi sebagai respons alamiah pasar atau sekadar persoalan teknis fiskal dan moneter semata.
"Karena itu, menurut kami, para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen, juga perlu mencermati secara jernih situasi saat ini.
Jangan juga terlalu lugu dan polos dalam menilai situasi saat ini, seakan situasi saat ini semata akibat respons alamiah pasar terhadap kebijakan Presiden atau semata akibat sistemik dari persoalan fiskal dan moneter," tegas Haris.
Meskipun tata kelola beberapa program strategis pemerintah diakui belum sempurna secara teknokratis dan masih ada pejabat bermindset lama, komitmen pemberantasan korupsi dinilai tetap berjalan kuat.
"Kami juga mengakui, tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo juga belum sempurna. Masih perlu perkuat aspek teknokratisnya.
Belum lagi para pejabat kita juga masih belum bisa keluar dari mindset dan kebiasaan lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente," ucap Haris.
>>> Prabowo Targetkan Renovasi 400 Rumah Sakit Daerah untuk Standar Nasional
Sebagai langkah antisipasi kebocoran negara, Presiden Prabowo Subianto mengoptimalkan penegakan hukum melalui institusi KPK, kejaksaan, dan BPKP. Ia juga mendorong masyarakat memantau aparatur negara menggunakan gawai.
