Publik juga tidak perlu menaruh curiga," jelasnya.
Menurut Zaenur, publik harus memberikan waktu kepada pengadilan untuk membuktikan kebenaran substantif dari fakta-fakta yang muncul. Kesimpulan akhir harus ditunggu dari aparat penegak hukum.
"Publik juga perlu untuk mengikuti kasus ini dengan sabar agar bisa dicapai satu kesimpulan apakah peristiwanya faktual atau tidak," kata Zaenur Rohman.
Zaenur menggarisbawahi pentingnya melihat apakah aktivitas penitipan barang itu murni urusan logistik pribadi atau masuk dalam kategori kepabeanan resmi.
Jika termasuk importasi, maka harus sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Nah, tentu kan konteksnya itu apakah konteksnya ini adalah importasi. Kalau importasi, maka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea dan cukai," ungkapnya.
Ia meminta KPK berhati-hati dalam memilah informasi persidangan sebelum menetapkan status hukum sebuah tindakan. KPK tidak boleh langsung mengambil kesimpulan tanpa pendalaman lebih lanjut.
"Kalau ini bukan merupakan importasi, maka konteksnya apa? Apakah titip secara pribadi.
Nah, kalaupun memang misalnya ternyata apa ada keterangan seperti itu, memang KPK juga tidak boleh langsung mengambil kesimpulan benar atau tidak itu bahwa memang ada penitipan seperti itu," bebernya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan mengaku belum mendengar kabar mengenai terseretnya nama Raffi Ahmad dalam persidangan korupsi tersebut.
Ia memilih fokus pada pemulihan ekonomi.
>>> Pemerintah Tegaskan Pajak UMKM Omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar Hanya 0,5 Persen
"Ya, seluruh sektor pelaku ekonomi mari bekerja keras untuk memastikan bahwa ekonomi kita dalam keadaan yang baik dan tumbuh," kata Prasetyo Hadi.
