Pilihan ini semakin sulit ketika ruang fiskal terbatas.
Tambahan biaya impor energi yang besar dapat menggerus anggaran pemerintah dan mempersempit kemampuan negara membiayai program pembangunan maupun layanan dasar.
UNCTAD mengingatkan tanpa dukungan, guncangan harga energi dapat memperkuat kerentanan struktural negara berkembang.
Defisit Eksternal dan Pelemahan Nilai Tukar
Meningkatnya tagihan impor minyak dapat memperlebar defisit transaksi berjalan suatu negara. Ketika impor menjadi lebih mahal sementara penerimaan devisa tidak bertambah sebanding, tekanan terhadap neraca eksternal meningkat.
Dalam kondisi tersebut, nilai tukar mata uang dapat melemah.
Pelemahan mata uang kemudian memperbesar biaya impor karena negara harus mengeluarkan lebih banyak mata uang domestik untuk membeli energi yang dihargai dalam dollar AS.
Situasi ini menciptakan lingkaran tekanan baru: harga impor meningkat, inflasi bertambah tinggi, dan kebutuhan pembiayaan eksternal semakin besar.
Jalan Menuju Kenaikan Suku Bunga
Ketika inflasi meningkat dan nilai tukar tertekan, respons kebijakan umum otoritas moneter adalah menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.
UNCTAD menyebutkan pelebaran defisit transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar dapat memicu kenaikan suku bunga, kondisi kredit lebih ketat, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara dengan ruang fiskal terbatas.
Kenaikan suku bunga berdampak pada biaya pinjaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Akses kredit menjadi lebih mahal dan sulit, sehingga konsumsi dan investasi berpotensi melambat.
Jika berlangsung lama, perlambatan aktivitas ekonomi dapat memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan prospek pertumbuhan.
Negara Paling Rentan
Kerentanan setiap negara terhadap gangguan Selat Hormuz tidak sama. UNCTAD mencatat sejumlah negara memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan minyak dari kawasan Hormuz.
Seychelles menjadi negara dengan ketergantungan terbesar, mencapai 99 persen dari total impor minyaknya.
Disusul Uganda 61,5 persen, Mauritius 58,3 persen, Tanzania 56 persen, Zambia 44,7 persen, dan Maladewa 43,1 persen.
Negara-negara tersebut tidak hanya menghadapi risiko kenaikan harga, tetapi juga kemungkinan harus mencari sumber pasokan alternatif jika gangguan distribusi berlangsung lebih lama.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan peringatan mengenai konsekuensi bagi negara paling rentan.
>>> IHSG Tembus Level 6.000, Dipicu Reli Bursa Asia dan Harapan Damai AS-Iran
“Ketika Selat Hormuz tersumbat, orang-orang termiskin dan paling rentan di dunia tidak dapat bernapas,” kata Guterres.
