"Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka. Kondisi masing-masing berbeda-beda," ujarnya.
Selama masa pembenahan, BGN tetap menjalankan penyaluran makan bergizi secara maksimal. Pengawasan ketat diberlakukan pada unit dapur yang sudah berjalan baik.
"Catatan perbaikan terus dilakukan. Yang sudah baik pun harus ada pengawasan supaya kualitasnya terjaga," kata Prasetyo.
Pembenahan tidak hanya menyasar jumlah dapur, tetapi juga pengadaan motor listrik, validasi data sasaran penerima, dan efektivitas insentif operasional Rp 6 juta per hari per SPPG.
Pemerintah juga berencana melakukan refocusing anggaran untuk menyaring sekolah penerima manfaat. Distribusi akan dikurangi pada sekolah yang tidak masuk prioritas.
"Akan terjadi kesepakatan apakah sekolah termasuk layak atau prioritas menerima MBG. Sejak awal SOP-nya seperti itu," ungkap Prasetyo.
Fokus penyaluran akan dialihkan ke klaster wilayah yang lebih membutuhkan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas utama.
>>> BPI Danantara Pangkas Jumlah BUMN dari 1.077 Menjadi 200-300 Perusahaan
"Ada klaster yang harus kita tata ulang, termasuk memprioritaskan daerah 3T untuk segera mendapatkan manfaat MBG," paparnya.
