Namun, sampai kini perusahaan pelat merah ini tidak jelas rencana aksi pelayarannya. Atau, mungkin belum waktunya dipublikasikan.
Salah satu terobosan yang bisa dilakukan adalah menerapkan kebijakan open registry atau registrasi terbuka.
Praktik ini acap dilakukan oleh negara bendera kemudahan (flag of convenience) seperti Panama, Liberia, dan Kepulauan Marshall.
Negara FoC memberikan keringanan pajak, aturan gaji ABK, dan sebagainya kepada shipowner yang ingin menggunakan benderanya.
Keringanan pajak ini diberikan ketika mereka meregistrasi kapal. Saking mudahnya, pajak ini cukup dibayarkan sekali saja saat mendaftar.
Selebihnya tidak perlu.
Aturan gaji ABK juga mudah, tidak ada kewajiban upah minimum, terserah operator kapal.
Indonesia menganut prinsip tertutup alias close registry di mana hanya entitas nasional yang bisa mengibarkan Merah Putih.
Gagasan open registry perlu dikemukakan mengingat UU Cipta Kerja (No. 6 Tahun 2023) memberikan celah masuk untuk itu.
Spirit ini juga tercantum dalam Pasal 14A UU Pelayaran yang baru: “sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia, maka kapal asing dapat melakukan kegiatan khusus di wilayah perairan Indonesia.
Namun, kegiatan khusus tersebut tidak termasuk mengangkut penumpang dan atau barang”.
Selanjutnya, ketentuan mengenai kegiatan khusus yang dilakukan oleh kapal asing akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Jika Indonesia ingin menerapkan open registry, kemudahan yang diberikan harus terbatas pada bidang pajak, kepastian hukum, dan lainnya tanpa perlu mengorbankan aspek keselamatan dan kondisi kerja pelaut.
Pilihan menerapkan open registry perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengatakan akan mendorong keterlibatan asing dalam mendorong ekonomi nasional. Apa pun risikonya.
Maka, ide ini perlu didiskusikan oleh publik kemaritiman nasional. Pasti ada pro dan kontra.
>>> Kanada Tolak Visa Thomas Partey Jelang Piala Dunia 2026
Perdebatan ini sesuatu yang lumrah. Dan, DSI bisa memfasilitasinya.
