Presiden Prabowo Subianto melontarkan otokritik tajam dalam pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Ia menggugat ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa dekade terakhir.
"Apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?" tanya Presiden Prabowo.
>>> Mengenali Perilaku Pasif-Agresif: Lima Ciri Utama yang Merusak Hubungan
Pertanyaan itu menjadi penanda reorientasi pembangunan pada rel Ekonomi Pancasila.
Infrastruktur untuk Semua
Visi tersebut diwujudkan dengan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerjemahkannya dalam semangat Infrastruktur untuk Semua (No One Left Behind).
Menko AHY mengorkestrasi lima kementerian teknis: PU, Perhubungan, ATR/BPN, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Transmigrasi. Proyek infrastruktur bertransformasi menjadi fondasi kesejahteraan dan pengurang ketimpangan.
Pembangunan strategis bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, swasembada pangan melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi.
Kementerian PU membangun dan merehabilitasi saluran irigasi hingga ke petak sawah petani.
Kedua, Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah. Kementerian PU mengintervensi jalan daerah yang krusial bagi sentra produksi pangan.
"Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan memberikan dampak langsung bagi masyarakat," tegas Menteri PU Dody Hanggodo.
Ketiga, program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Kementerian PU membangun fasilitas pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem.
>>> Wanapix Aldelis Tantang Ence Marin di Final Playoff Promosi
Pada tahap dua, pembangunan permanen dilakukan di 93 kabupaten/kota, setiap sekolah menyerap sekitar 1.000 siswa.
Konektivitas dan Integrasi Tata Ruang
Kementerian Perhubungan berperan sebagai penyuntik konektivitas multimoda.
Menko AHY mendorong perkeretaapian sebagai moda logistik massal yang murah, tidak lagi Jawa-sentris, melainkan merambah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.
Fungsi bandara diubah menjadi wajah depan Indonesia yang mencerminkan martabat bangsa.
Kerja ini disinkronisasi oleh Kementerian ATR/BPN sebagai penjamin kepastian hukum tanah dan penataan ruang, mencegah konflik agraria.
Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2026, Presiden Prabowo menunjuk Menko AHY sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Stasiun KCJB diposisikan sebagai kutub pertumbuhan yang menghidupkan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal.
Pendekatan lintas kementerian ini menerapkan konsep Next-Gen TOD untuk menyeimbangkan efisiensi, ekuitas, dan keberlanjutan lingkungan.
>>> Tribun Kosong di Piala Dunia 2026 Picu Kritik Terhadap Kebijakan Harga Tiket
Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam buku Paradoks Indonesia (2017) bahwa pemerintah harus menjadi pelopor pembangunan prasarana, pertanian, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
