⌂ Beranda News Pemerintah Klaim Hemat Anggaran APBN Hingga Rp 300 Triliun

Pemerintah Klaim Hemat Anggaran APBN Hingga Rp 300 Triliun

Pemerintah Klaim Hemat Anggaran APBN Hingga Rp 300 Triliun
Ilustrasi anggaran APBN
A A Ukuran Teks16px

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah memangkas pos belanja yang tidak mendesak. Langkah ini berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp 300 triliun.

Informasi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari.

>>> Maroko Waspadai Kolektivitas Brasil Jelang Laga Piala Dunia 2026

Ia mengumumkannya di Jakarta pada Sabtu (13/6/2026).

Respons terhadap Demonstrasi Mahasiswa

Pengetatan anggaran ini menjadi respons pemerintah terhadap demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026). Aksi unjuk rasa berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Dalam aksi tersebut, kelompok mahasiswa dan masyarakat menuntut evaluasi kebijakan pengelolaan APBN. Mereka juga meminta penurunan harga bahan pokok dan harga BBM.

Kebijakan efisiensi menyasar berbagai pos belanja yang dinilai tidak esensial sejak awal masa jabatan presiden. Selain memotong pengeluaran, pemerintah juga fokus pada penyelamatan aset negara melalui pembentukan Danantara.

Danantara bertujuan memperkuat tata kelola kekayaan nasional. Hal ini diungkapkan Qodari dalam keterangan tertulis.

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari.

>>> Transmart Full Day Sale: Diskon Mesin Cuci Sharp Rp 2 Juta

Pemerintah menegaskan komitmennya memberantas segala bentuk kebocoran anggaran negara. Jajaran pemerintahan mengharapkan dukungan dari elemen mahasiswa.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran.

Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ujar Qodari.

Terkait gelombang protes, pihak Istana menilai penyampaian aspirasi di muka umum sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Pemerintah menyatakan tetap membuka pintu komunikasi untuk menampung masukan publik.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi.

>>> Microsoft Turunkan Tarif Xbox Game Pass Usai Kehilangan Jutaan Pelanggan

Tuntutan kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," kata Qodari.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru