Ia menambahkan bahwa industri halal global kini menjadi barometer mutu manufaktur, mencakup aspek kebersihan, higienitas, keamanan, ketertelusuran, hingga keandalan proses produksi.
>>> Hizbullah Luncurkan Dua Drone ke Israel Utara, Picu Seruan Balasan Militer
Sertifikat halal menjadi instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen global yang semakin peduli terhadap kualitas dan proses produksi.
Rantai pasok halal terbukti menjadi penopang vital perekonomian domestik, menyumbang 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2025.
Tren pertumbuhan positif ini sejalan dengan lonjakan permintaan produk halal global, menjadikan akselerasi sertifikasi sebagai bagian dari strategi nasional penguatan UMKM dan perluasan pasar ekspor.
Melalui forum sosialisasi ini, peserta mendapatkan informasi lengkap mengenai mekanisme sertifikasi, kategori produk wajib halal, dan layanan Jaminan Produk Halal (JPH), serta fasilitas konsultasi dan pendaftaran langsung.
Kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 mengikat ragam produk konsumsi harian, termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan masyarakat.
Aturan ini juga menyasar sektor jasa penyembelihan, hasil sembelihan, hingga bahan baku proses produksi.
"Sosialisasi ini bukan sekadar menyampaikan kewajiban, tetapi juga memberikan pemahaman, solusi, dan akses layanan agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan halal dengan lebih mudah dan disiplin," jelasnya.
Kepala BPJPH berinteraksi melalui konferensi video dengan partisipan di berbagai wilayah, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh elemen dalam menyukseskan agenda serentak tersebut.
Ia menekankan gerakan bersama untuk membangun ekosistem halal Indonesia yang kuat.
Sejumlah pejabat teras BPJPH turut hadir dalam pelaksanaan sosialisasi, antara lain Sekretaris Utama Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamat Burhanudin, serta Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.
A Chuzaemi Abidin.
>>> Warga Respons Wacana Kenaikan Tarif Bus Transjabodetabek
Acara ini juga dihadiri perwakilan lintas instansi seperti Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M Riza Damanik, Plt Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani, Dirtipideksus Bareskrim Polri Ade Safri Simanjutak, Direktur JPH Kemenag M Fuad Nasar, Duta Halal Indonesia Marini Kartika Sari Zumarnis, Kepala UPTD BPSMBL Elektronika Karawang Nazar Kurniawan, dan Manager MURI Andre Purwandono.
