Kelas menengah menjadi korban yang nyaris tak terlihat.
Kritik mendasar perlu diajukan: apakah masalahnya terletak pada para ekonom? Mungkin masalah yang lebih besar justru pada teori ekonomi yang mereka gunakan.
Indonesia setia pada paradigma ekonomi arus utama neoklasik: stabilitas makro, disiplin fiskal, liberalisasi perdagangan, efisiensi pasar.
Jika setelah puluhan tahun kelas menengah justru tertekan, paradigma tersebut perlu dipertanyakan. Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Dani Rodrik, dan Ha-Joon Chang telah menunjukkan keterbatasan ekonomi arus utama.
Indonesia tidak boleh lagi memperlakukan teori ekonomi sebagai dogma. Teori adalah alat yang harus diuji terhadap kenyataan.
Jika kenyataan menunjukkan kelas menengah melemah, daya beli menurun, dan mobilitas sosial tersendat, teori harus berani dievaluasi.
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan China berhasil karena berani mengembangkan model sesuai kebutuhan nasional. Mereka membangun kelas menengah melalui reformasi agraria, industrialisasi, perumahan, dan pendidikan.
Negara bertindak sebagai konduktor, bukan sekadar mengawasi pasar. Arah bangsa ditentukan oleh tujuan nasional, bukan oleh pasar semata.
Indonesia membutuhkan keberanian intelektual untuk menemukan kembali teori ekonomi yang sesuai dengan realitas sosial.
Teori ekonomi Indonesia harus berangkat dari realitas sosial, memahami kelas menengah sebagai fondasi bangsa, dan mengukur keberhasilan bukan hanya dari PDB, tetapi dari kemampuan masyarakat hidup bermartabat.
Pertanyaan terbesar bukanlah apakah pertumbuhan mencapai lima, enam, atau delapan persen, melainkan pertumbuhan untuk siapa.
>>> Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier
Jika pertumbuhan hanya memperkuat kelompok atas dan menjaga kelompok bawah bertahan, sementara kelas menengah terus tererosi, Indonesia menghadapi krisis paradigma.
