Akibatnya, ketika biaya pendidikan, harga rumah, dan biaya kesehatan melonjak, serta lapangan kerja formal sulit diperoleh, kelas menengah yang pertama merasakan tekanan.
Ironisnya, mereka paling banyak menopang negara namun paling sedikit mendapat perlindungan.
Kebijakan ekonomi Indonesia cenderung menguntungkan kelompok atas dan bawah sekaligus, sementara kelas menengah dibiarkan berjuang sendiri.
Kelompok atas mendapat manfaat dari ekspansi ekonomi dan insentif kebijakan, kelompok bawah mendapat bantuan sosial.
Kelas menengah berada di wilayah abu-abu: tidak cukup kaya untuk diuntungkan, tidak cukup miskin untuk ditolong. Padahal secara ekonomi, kelas menengah adalah konsumen terkuat.
Ketika kelas menengah melemah, daya beli nasional melemah. Pasar domestik menyusut, investasi kehilangan insentif, dan pertumbuhan kehilangan fondasi.
Kejatuhan ekonomi Indonesia tidak dimulai dari runtuhnya rupiah atau anjloknya IHSG, melainkan dari kelas menengah yang kehilangan kemampuan sebagai motor konsumsi.
>>> Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Makan Bergizi Gratis
Keberhasilan perlindungan sosial terhadap kelompok miskin juga tidak boleh dipahami berlebihan. Bantuan sosial adalah instrumen mitigasi, bukan transformasi.
Ia membantu bertahan hidup, namun tidak mengubah struktur ekonomi penyebab kemiskinan.
Perlunya Teori Ekonomi Indonesia
Teori ekonomi yang benar bukanlah yang memihak kelompok kaya atau menolong kelompok miskin.
Teori yang benar adalah yang memperkuat kelas menengah, menjaga daya saing kelompok atas, dan membantu kelompok bawah naik kelas secara berkelanjutan.
Sejarah pembangunan modern menunjukkan tidak ada negara maju tanpa kelas menengah yang kuat. Namun dalam praktik politik, kelompok pemilik modal memiliki pengaruh besar karena mengendalikan investasi.
Kelompok miskin memiliki nilai elektoral tinggi karena jumlahnya besar.
Kelas menengah relatif mandiri, kritis, dan sulit dimobilisasi melalui patronase politik. Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang secara politik paling tidak menarik untuk diperebutkan.
Struktur insentif politik menghasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kepentingan modal dan elektoral.
Para pembuat kebijakan lebih mudah memperoleh legitimasi dengan menciptakan iklim menguntungkan bagi pemilik modal dan memperluas bantuan kepada masyarakat miskin.
