Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menargetkan sistem perlindungan sosial digital berbasis kecerdasan buatan (AI) meluncur secara nasional pada Oktober hingga November 2026.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
>>> Gempa Magnitudo 6,7 Rusak Sejumlah Gedung Universitas Tadulako Palu
Saat ini, perluasan digitalisasi bantuan sosial tengah diuji coba melalui proyek percontohan di 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan.
Jadi, sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia," kata Luhut.
Sebelum peluncuran nasional, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung proyek percontohan pada 6 hingga 9 Juli 2026.
Pemerintah mempertimbangkan beberapa lokasi kunjungan, seperti Surabaya, Banyuwangi, atau Bali.
Layanan Perlinsos Digital akan berbentuk portal, bukan aplikasi, yang mengintegrasikan pendaftaran bansos hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.
Hingga kini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan tersebut untuk mendaftar atau menyampaikan sanggahan.
>>> Pemerintah Targetkan Peluncuran Sistem Perlinsos Digital Nasional Akhir 2026
Penerapan sistem digital memangkas proses pendaftaran dari 200 hari menjadi hitungan menit, serta menurunkan biaya dari Rp150.000 menjadi hampir tanpa biaya.
"Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten.
Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.
Akurasi data sistem ini diharapkan mengoptimalkan penyaluran program sosial dan menjadi dasar kebijakan pemerintah lainnya.
Perbaikan ketepatan sasaran data diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja negara jangka panjang sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, atau setara US$10-15 miliar.
Estimasi tersebut bergantung pada kualitas data dan keberhasilan perluasan program, di mana setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas.
Program ini berjalan di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang diketuai Luhut, dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
>>> Polisi Tangkap Pelaku Penusukan di Tangerang, Tersinggung Ucapan Korban
Instansi yang terlibat meliputi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi, Bappenas, Kemendagri, Kemensos, serta pimpinan bidang kependudukan, keuangan, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi.
