Kondisi ini memberikan posisi tawar baru bagi Teheran yang diduga menerima pencairan dana beku sebesar 12 miliar dolar AS sebagai imbalan pembukaan selat.
Namun, kabar tersebut dibantah oleh pihak Washington.
"Bahkan jika kesepakatan berhasil membuka kembali selat, Iran kini memiliki daya tawar yang sebelumnya tidak dimiliki," kata Lissner.
Ketidakpastian pasar global juga dipicu oleh belum dirilisnya draf resmi kesepakatan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya celah bagi Iran untuk menarik pungutan komersial di masa depan.
"Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka tidak mampu atau tidak mau memaksa Iran membuka selat.
Artinya, dunia harus hidup dengan risiko bahwa Iran bisa menutupnya kembali kapan saja," tambah Lissner.
Langkah kebijakan luar negeri unilateral Trump ini memicu kritik keras dari berbagai analis internasional.
Mereka menyamakannya dengan kemunduran strategis bagi tatanan global berbasis aturan yang dibangun pasca-pembatalan kesepakatan nuklir 2015.
"Kesepakatan ini tampaknya berpotensi mengukuhkan kontrol Iran atas selat, dengan membuka ruang bagi Teheran untuk menarik biaya dari kapal yang melintas," ujar Lissner.
"Mungkin itu sebabnya Trump sejauh ini belum merilis teks kesepakatan, sehingga isinya tidak bisa diverifikasi."
Kerja sama multilateral terdahulu dinilai lebih efektif menekan Iran secara bertahap tanpa memicu konfrontasi langsung yang mengancam jalur energi dunia.
"Perang Iran justru mempercepat tren ini, semakin melemahkan tatanan berbasis aturan dan menjauhkan sekutu AS.
>>> Bali Jagadhita VII 2026: Potensi Transaksi Rp30 Miliar dan Pesan Nilai Tambah Daerah
Langkah-langkah ini mendorong dunia menuju ketidakteraturan global baru yang ditandai meningkatnya kekerasan dan ketidakstabilan," katanya.
