Ini sama seperti di Amerika yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian," papar Deddy Sitorus.
Sistem ketatanegaraan Indonesia dinilai tidak mewajibkan pembentukan koalisi formal maupun oposisi mutlak.
Deddy meragukan pemahaman perwakilan PKB tersebut mengenai struktur pemerintahan nasional.
>>> Jokowi Mulai Keliling Indonesia dari Lampung pada 25 Juni 2026
"Jadi politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer.
Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak, kalau paham dia mestinya tidak ngomong begitu," sambung Deddy Sitorus.
Arah politik PDIP diklaim sudah jelas untuk menempatkan diri di luar struktur kabinet eksekutif.
Langkah tersebut diambil guna menjaga keseimbangan politik di parlemen.
"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan.
Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" tutur Deddy Sitorus.
Tujuan dari pernyataan perwakilan PKB tersebut dipertanyakan oleh internal PDIP.
Deddy menduga ada motif tertentu di balik desakan kejelasan sikap itu.
"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena nggak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?"
imbuh Deddy Sitorus.
Sebelumnya, desakan agar PDIP tidak mengambil posisi yang mengambang disampaikan oleh perwakilan fraksi PKB di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Permintaan ini muncul setelah adanya dugaan keterlibatan salah satu tokoh dalam aksi demonstrasi.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi.
Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden.
Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR RI.
Soliditas koalisi partai pendukung pemerintah disebut memerlukan kepastian posisi dari seluruh kekuatan politik di parlemen.
Hal ini ditujukan demi kelancaran agenda kerja eksekutif.
"Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target.
Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan.
>>> KSPSI Desak Pemerintah Lindungi Pekerja Hotel Sultan Saat Eksekusi Lahan
Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," ujar Jazilul Fawaid.
