>>> Carlo Ancelotti Buka Suara soal Cedera Raphinha di Piala Dunia 2026
Ia khawatir jika seluruh fraksi hanya manut terhadap eksekutif, maka fungsi pengawasan akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi.
Ia juga menegaskan bahwa posisi penyeimbang memberikan kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik sekaligus menyampaikan kritik dan masukan.
Deddy mengaku sering menerima curhat dari anggota dewan lain yang sulit berbicara leluasa karena terikat kekuasaan.
Deddy membandingkan kondisi politik nasional dengan sistem satu partai di negara otoriter seperti Korea Utara atau Tiongkok.
Ia meminta partai lain menghormati perbedaan posisi politik sebagai hal yang wajar dalam demokrasi.
Ia juga menyarankan Partai Golkar fokus mengurus pemadaman listrik massal daripada mencampuri urusan internal PDIP.
Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki bakat candu kekuasaan dan tidak berniat menikmati fasilitas kekuasaan saat ini.
Sebelum ketegangan ini, Sekjen Golkar Sarmuji sebenarnya menyatakan menghormati status PDIP di luar kabinet. Namun, ia menyerahkan penilaian efektivitas peran penyeimbang kepada masyarakat.
Dukungan terhadap kebebasan sikap PDIP datang dari internal koalisi pemerintah, seperti PKS dan PAN.
Sekjen PKS M Kholid menekankan bahwa keberadaan partai di luar pemerintahan adalah langkah konstitusional yang memperkuat fungsi penyeimbang di DPR.
Kholid merefleksikan pengalaman PKS yang pernah menjadi oposisi selama sepuluh tahun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kini PKS memilih berada di dalam pemerintahan untuk mendukung keberhasilan Presiden Prabowo.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai sikap kritis PDIP sebagai hal yang wajar dan menguntungkan iklim demokrasi.
Kehadiran kekuatan pengawas eksternal di DPR akan menjaga fungsi kemitraan tetap dinamis.
Viva Yoga menambahkan bahwa aksi turun ke jalan oleh kader PDIP merupakan cerminan sikap tegas di luar pemerintah.
>>> Polri Pulangkan Frans Antony, Buronan TPPU Jaringan Fredy Pratama dari Malaysia
Saat ini sekitar 80 persen kursi DPR dikuasai partai koalisi pemerintah sejak Oktober 2024.
