Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengakui bahwa kekhawatiran terhadap potensi krisis ekonomi global menjadi alasan utama menyetujui kesepakatan damai sementara dengan Iran.
Langkah ini diambil demi mencegah dampak buruk konflik Timur Tengah bagi perekonomian dunia, seperti dikutip dari Money pada Minggu (21/6/2026).
>>> Nama SISKS Paku Buwono XIV Resmi Didaftarkan ke HAKI
Pernyataan tersebut disampaikan Trump setelah Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman yang membuka kembali Selat Hormuz.
Kesepakatan ini juga memulai proses pelonggaran sanksi terhadap ekspor minyak mentah Iran ke pasar internasional.
Pasar keuangan langsung merespons positif dengan melemahnya harga minyak dunia dan menguatnya bursa saham Amerika Serikat.
"Saya tidak ingin melihat bencana ekonomi terjadi.
Jika konflik ini terus berlanjut, hal itu bisa saja terjadi," kata Trump dalam konferensi pers di Evian, Perancis, Kamis (18/6/2026).
Namun, pengakuan Trump dinilai menunjukkan kelemahan posisi Amerika Serikat menjelang dimulainya putaran baru negosiasi di Swiss.
Melalui kesepakatan sementara ini, kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk membahas pembatasan program nuklir Teheran.
Posisi Negosiasi Iran Dinilai Kuat
Sejumlah analis berpendapat bahwa Iran kini berada di atas angin karena mengetahui Trump enggan menempuh opsi militer.
Risiko gejolak ekonomi baru membuat Washington cenderung melunak dan mengurangi tekanan terhadap Teheran selama perundingan.
Sebelum pembicaraan resmi dimulai, Iran sempat mengumumkan penutupan Selat Hormuz sebagai respons atas ketegangan Israel dan Lebanon.
Konflik berkepanjangan di kawasan tersebut diprediksi dapat memicu perlambatan ekonomi global terdalam dalam empat dekade terakhir.
Di sisi lain, kebijakan perang dengan Iran tidak mendapat dukungan luas dari masyarakat domestik Amerika Serikat.
>>> OJK Jadikan Hasil Tinjauan MSCI 2026 sebagai Masukan untuk Pasar Modal
Hasil survei Universitas Maryland menunjukkan bahwa 56 persen warga Amerika Serikat menganggap konflik tersebut merugikan kepentingan nasional.
Menjelang pemilu paruh waktu November 2026, internal Partai Republik juga mulai mengkhawatirkan dampak politik dari konflik ini.
