Perlambatan ekonomi berisiko mengurangi investasi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kondisi ini mempersulit penciptaan lapangan kerja di negara berkembang, terutama di tengah disrupsi teknologi AI.
Agenda penyerapan tenaga kerja perlu difokuskan pada investasi modal fisik, modal manusia, infrastruktur digital, serta mobilisasi investasi swasta.
Kajian Bank Dunia menyoroti dampak utang pemerintah terhadap suku bunga di negara berkembang.
>>> MR. DIY Indonesia Bagikan Dividen Perdana Rp17,62 Per Saham
Pembayaran bunga yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko tekanan utang menjadi tantangan utama akibat lonjakan utang.
Tingkat utang yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kenaikan spread obligasi pemerintah berdenominasi dolar AS maupun imbal hasil obligasi domestik.
Hubungan nonlinier ini membuat kenaikan rasio utang terhadap PDB memicu lonjakan imbal hasil yang semakin besar saat utang sudah tinggi.
Peningkatan rasio utang terhadap PDB di EMDE sejak 2010 berkaitan dengan kenaikan sovereign spread sekitar 110 basis poin dan imbal hasil obligasi domestik sekitar 30 basis poin.
Lonjakan utang di negara maju juga ikut mendorong kenaikan suku bunga di EMDE.
Dengan posisi utang EMDE pada tingkat tertinggi secara historis, tambahan pinjaman baru berpotensi memicu kenaikan suku bunga yang lebih besar.
Dampak ini lebih kuat pada negara dengan riwayat gagal bayar, peringkat kredit rendah, status frontier market, ketergantungan utang jangka pendek, dan tata kelola lemah.
Penguatan posisi fiskal di negara berkembang menjadi sangat penting untuk menahan biaya pinjaman dan menjaga ruang anggaran.
Upaya ini dapat ditempuh melalui mobilisasi penerimaan domestik, efisiensi belanja publik, perbaikan pengelolaan utang, serta skema pertukaran utang untuk pembangunan.
Kajian kedua memaparkan tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi negara berkembang eksportir komoditas akibat gangguan pasar.
Sejak tahun 2000, posisi fiskal kelompok negara ini umumnya lebih lemah dibandingkan negara berkembang lainnya karena fluktuasi pendapatan yang tinggi.
Kenaikan harga komoditas sebesar 1 persen tercatat meningkatkan pendapatan dan belanja primer negara eksportir komoditas sekitar 0,4 persen dalam periode lima tahun.
Data ini menunjukkan bahwa tambahan pendapatan dari kenaikan harga cenderung langsung dibelanjakan secara bertahap daripada disimpan.
Dinamika fiskal berbeda antarjenis komoditas. Negara pengekspor energi dan logam mencatat perbaikan saldo primer saat harga naik sehingga rasio utang turun.
Sebaliknya, negara pengekspor komoditas pertanian cenderung meningkatkan belanja saat harga naik, memicu akumulasi utang yang lebih bertahan lama.
Instrumen seperti dana kekayaan negara (SWF) dan aturan fiskal hanya memberikan perlindungan terbatas ketika tekanan belanja meningkat setelah guncangan harga.
>>> IHSG Menguat ke Level 5.900 pada Pembukaan Perdagangan
Bank Dunia menekankan pentingnya pendekatan terpadu yang mencakup aturan fiskal kredibel, pengelolaan SWF yang baik, dewan fiskal independen, dan institusi yang kuat.
