Ancaman pencopotan kepala sekolah yang nekat menerima siswa titipan juga dilayangkan.
"Hari ini apabila banyak orangtua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orangtuanya, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," tegas Dedi.
Kelompok pemuda di Bandung mendesak Dinas Pendidikan melakukan audit investigatif mandiri serta membuka data sisa kuota harian secara transparan.
Tujuannya untuk mencegah manipulasi kartu keluarga fiktif dan kuota siluman.
"Sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," kata Dedi.
Meskipun setuju jika proses seleksi kembali mempertimbangkan nilai ujian demi aspek meritokrasi, Dedi menyatakan bahwa regulasi sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.
"Saya sepakat, tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," pungkas Dedi.
Salah satu perwakilan orang tua di lokasi unjuk rasa menjelaskan bahwa kehadiran para ibu di jalanan mencerminkan kebuntuan akses pendidikan yang adil bagi anak-anak mereka.
>>> Folarin Balogun Borong Dua Gol, AS Gasak Paraguay 4-1 di Piala Dunia 2026
"Aktivitas tersebut merupakan simbol keresahan para ibu yang seharusnya menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga," kata Neni Suhaeni, salah satu peserta aksi.
