Sesuai arah kebijakan nasional, pada tahun 2060 bauran pembangkit ditargetkan dapat didominasi EBT hingga sekitar 70%," ujar Kholid.
DEN juga memantau implementasi agenda dekarbonisasi dan mitigasi emisi yang tengah dipersiapkan oleh pengelola pembangkit listrik tersebut.
"Kami ingin melihat langsung proses dan kinerja pembangkit di PLTU Cirebon Expansion, mengeksplorasi agenda dekarbonisasi yang sedang disiapkan, termasuk aspek efisiensi energi, efisiensi termal, serta langkah-langkah mitigasi emisi yang dilakukan perusahaan," katanya.
>>> Trump Ancam Serangan Militer Baru jika Iran Gagal Sepakati Nuklir
Pemerintah berharap PT Cirebon Energi Prasarana dapat terlibat aktif dalam mendukung regulasi transisi energi hijau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025.
"Dalam konteks tersebut, kami berharap PT Cirebon Energi Prasarana dapat mengambil peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan energi yang semakin berbasis energi hijau.
Ini merupakan kontribusi nyata untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," ujar Kholid.
Di sisi lain, kalangan dunia usaha melalui Himpunan Kawasan Industri Indonesia meminta evaluasi menyeluruh agar gangguan teknis kelistrikan tidak mengganggu produktivitas ekonomi dan iklim investasi.
"Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa. Kami memahami bahwa dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, gangguan teknis dapat terjadi.
Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat," ujar Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana.
Ma'ruf menekankan bahwa kepastian pasokan energi yang stabil menjadi faktor penentu utama bagi investor dalam merencanakan ekspansi jangka panjang.
"Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi.
Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang," katanya.
HKI mengharapkan adanya prioritas penanganan gangguan serta mekanisme komunikasi yang cepat antara PLN dan pengelola kawasan industri.
"Kami berharap terdapat mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara PLN dan pengelola kawasan industri ketika terjadi gangguan.
Informasi yang akurat dan kepastian waktu pemulihan sangat membantu pelaku usaha dalam mengatur operasional mereka," ujar Ma'ruf.
Sistem kelistrikan nasional dinilai perlu terus diperkuat melalui pengembangan kapasitas jaringan hingga pemanfaatan teknologi modern demi menjaga daya saing industri nasional.
"Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi.
>>> Reaktor Fusi Nuklir China Tembus Batas Fisika Greenwald, Buka Jalan Energi Bersih
Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi," kata Ma'ruf.
